Selasa, 11/06/2013 13:12 WIB

Jelang Pilpres Iran 14 Juni, Kandidat Reformis Mengundurkan Diri

Rita Uli Hutapea - detikNews
Teheran, - Pemilihan presiden (pilpres) Iran tinggal beberapa hari lagi. Namun kandidat reformis Mohammad Reza Aref, menyatakan mundur dari pencalonannya menjelang pilpres yang akan digelar 14 Juni mendatang. Pengunduran diri ini dilakukan Aref setelah dirinya menerima saran dari mantan presiden reformis Iran, Mohammad Khatami.

"Pada Senin senja... saya menerima surat dari Mohammad Khatami... dia mengatakan bukan hal yang bijak bagi saya untuk tetap dalam pertarungan," demikian ditulis Aref dalam surat pengunduran dirinya seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (11/6/2013).

Beberapa hari terakhir, seruan dari kubu reformis terus meningkat bagi Aref untuk mundur demi menguntungkan kandidat reformis-moderat Hassan Rowhani.

Dewan penasihat Khatami telah menyatakan dukungan mereka pada Rowhani sebagai "kandidat kubu reformis." Rowhani merupakan mantan negosiator utama nuklir semasa pemerintahan Khatami. Dia juga pernah menjabat sebagai pejabat tinggi keamanan semasa pemerintahan mantan presiden Akbar Hashemi Rafsanjani.

Ini merupakan pengunduran diri kandidat presiden kedua yang terjadi dalam dua hari terakhir. Sebelumnya, mantan ketua parlemen Gholam Ali Haddad Adel, mundur dari pencalonan pada Senin, 10 Juni.

Orang yang disebut-sebut dekat dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tersebut, tidak mendukung satupun dari empat kandidat konservatif yang ikut mencalonkan diri. Dia juga tidak dianggap sebagai kandidat unggulan dalam pilpres 14 Juni mendatang.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(ita/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%