Selasa, 11/06/2013 10:16 WIB

4 Nama Calon Pengganti Taufiq Kiemas untuk Posisi Ketua MPR

Ahmad Toriq - detikNews
Almarhum Taufiq Kiemas,
Jakarta - PDIP saat ini sedang mencari pengganti Taufiq Kiemas di posisi Ketua MPR. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menunjuk pengganti almarhum suaminya di pucuk pimpinan MPR.

Wakil Ketua Fraksi PDIP DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan saat ini paling tidak ada empat nama yang laik menjadi pengganti Taufiq Kiemas. Dua di antaranya adalah Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP PDIP Sidarto Danusubroto.

"Kita lihat struktur dulu, kalau jabatan tertinggi tertinggi di DPP ya Sekjen Tjahjo Kumolo. Atau paling senior di DPR RI plus ketua DPP ya Pak Sidarto Danusubroto," kata Tubagus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Selain kedua tokoh PDIP itu, Tubagus juga menilai ada dua tokoh PDIP lainnya yang cocok menjadi Ketua MPR. Mereka adalah Puan Maharani dan Pramono Anung.

"Kita lihat dari struktur dulu, struktur yang ada di DPR ada Pramono Anung wakil ketua DPR, Mbak Puan Maharani Ketua Fraksi, strukturnya seperti itu," ujarnya.

Tubagus mengatakan Megawati yang akan menentukan pengganti Taufiq Kiemas di posisi Ketua MPR. Megawati diyakini akan memilih tokoh yang bisa menjembatani perbedaan di PDIP.

"Siapa nanti dibuat keputusan oleh Ibu Megawati," tuturnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%