Detik.com News
Detik.com
Senin, 10/06/2013 18:31 WIB

Ruang Navigasi Bandara Tarakan Disegel Warga Terkait Sengketa Lahan

Robert - detikNews
Halaman 1 dari 2
Samarinda - Dua kelompok masyarakat yang bersengketa lahan menyegel ruang radar dan navigasi Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Keselamatan penerbangan dari dan menuju Tarakan, terancam tanpa berfungsinya radar dan navigasi.

Aksi kedua kelompok masyarakat itu dilaporkan pihak Bandara Juwata ke Polres Tarakan lantaran petugas bandara tidak diperbolehkan menggunakan ruang radar dan navigasi bandara.

"Benar disegel dan lapor ke kita 2 hari lalu. Keterangan sementara dari pelapor (Bandara Juwata), ruang radar dan navigasi itu tidak boleh digunakan selama proses putusan sengketa lahan belum selesai di Mahkamah Agung," kata Kapolres Tarakan AKBP Desman Sujaya Tarigan, ketika dihubungi detikcom, Senin (10/6/2013).

Menurut Desman, dalam laporan pelapor, 2 kelompok masyarakat menyebutkan lahan lokasi berdirinya bangunan ruang radar dan navigasi Bandara Juwata, berada dalam proses sengketa. Pihak bersengketa, meminta ganti rugi puluhan miliar.

"Persoalan sengketa lahan dimana di atas berdiri bangunan ruang radar dan navigasi bandara. Pihak yang bersengketa meminta ganti rugi Rp 30 miliar," ujar Desman.

"Ini sebenarnya sudah persoalan lama dan sudah dimediasi oleh berbagai pihak. Tapi, ada pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya hingga muncul angka tuntutan ganti rugi Rp 30 miliar. Kenapa baru disoal sekarang? Kenapa tidak sejak awal pembangunannya?" sebut Desman heran.

Meski begitu, Desman menggarisbawahi, bahwa Bandara Juwata beserta fasilitas yang dimilikinya merupakan objek vital nasional. Siapapun, tidak berhak dan tidak boleh menutup penggunaan fasilitas obyek vital yang bertentangan dengan hukum.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(try/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%