detikcom

Senin, 10/06/2013 18:31 WIB

Ruang Navigasi Bandara Tarakan Disegel Warga Terkait Sengketa Lahan

Robert - detikNews
Halaman 1 dari 2
Samarinda - Dua kelompok masyarakat yang bersengketa lahan menyegel ruang radar dan navigasi Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Keselamatan penerbangan dari dan menuju Tarakan, terancam tanpa berfungsinya radar dan navigasi.

Aksi kedua kelompok masyarakat itu dilaporkan pihak Bandara Juwata ke Polres Tarakan lantaran petugas bandara tidak diperbolehkan menggunakan ruang radar dan navigasi bandara.

"Benar disegel dan lapor ke kita 2 hari lalu. Keterangan sementara dari pelapor (Bandara Juwata), ruang radar dan navigasi itu tidak boleh digunakan selama proses putusan sengketa lahan belum selesai di Mahkamah Agung," kata Kapolres Tarakan AKBP Desman Sujaya Tarigan, ketika dihubungi detikcom, Senin (10/6/2013).

Menurut Desman, dalam laporan pelapor, 2 kelompok masyarakat menyebutkan lahan lokasi berdirinya bangunan ruang radar dan navigasi Bandara Juwata, berada dalam proses sengketa. Pihak bersengketa, meminta ganti rugi puluhan miliar.

"Persoalan sengketa lahan dimana di atas berdiri bangunan ruang radar dan navigasi bandara. Pihak yang bersengketa meminta ganti rugi Rp 30 miliar," ujar Desman.

"Ini sebenarnya sudah persoalan lama dan sudah dimediasi oleh berbagai pihak. Tapi, ada pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya hingga muncul angka tuntutan ganti rugi Rp 30 miliar. Kenapa baru disoal sekarang? Kenapa tidak sejak awal pembangunannya?" sebut Desman heran.

Meski begitu, Desman menggarisbawahi, bahwa Bandara Juwata beserta fasilitas yang dimilikinya merupakan objek vital nasional. Siapapun, tidak berhak dan tidak boleh menutup penggunaan fasilitas obyek vital yang bertentangan dengan hukum.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/try)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%