detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Senin, 21/04/2014 03:58 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 10/06/2013 18:31 WIB

Ruang Navigasi Bandara Tarakan Disegel Warga Terkait Sengketa Lahan

Robert - detikNews
Halaman 1 dari 2
Samarinda - Dua kelompok masyarakat yang bersengketa lahan menyegel ruang radar dan navigasi Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. Keselamatan penerbangan dari dan menuju Tarakan, terancam tanpa berfungsinya radar dan navigasi.

Aksi kedua kelompok masyarakat itu dilaporkan pihak Bandara Juwata ke Polres Tarakan lantaran petugas bandara tidak diperbolehkan menggunakan ruang radar dan navigasi bandara.

"Benar disegel dan lapor ke kita 2 hari lalu. Keterangan sementara dari pelapor (Bandara Juwata), ruang radar dan navigasi itu tidak boleh digunakan selama proses putusan sengketa lahan belum selesai di Mahkamah Agung," kata Kapolres Tarakan AKBP Desman Sujaya Tarigan, ketika dihubungi detikcom, Senin (10/6/2013).

Menurut Desman, dalam laporan pelapor, 2 kelompok masyarakat menyebutkan lahan lokasi berdirinya bangunan ruang radar dan navigasi Bandara Juwata, berada dalam proses sengketa. Pihak bersengketa, meminta ganti rugi puluhan miliar.

"Persoalan sengketa lahan dimana di atas berdiri bangunan ruang radar dan navigasi bandara. Pihak yang bersengketa meminta ganti rugi Rp 30 miliar," ujar Desman.

"Ini sebenarnya sudah persoalan lama dan sudah dimediasi oleh berbagai pihak. Tapi, ada pihak-pihak yang memaksakan kehendaknya hingga muncul angka tuntutan ganti rugi Rp 30 miliar. Kenapa baru disoal sekarang? Kenapa tidak sejak awal pembangunannya?" sebut Desman heran.

Meski begitu, Desman menggarisbawahi, bahwa Bandara Juwata beserta fasilitas yang dimilikinya merupakan objek vital nasional. Siapapun, tidak berhak dan tidak boleh menutup penggunaan fasilitas obyek vital yang bertentangan dengan hukum.Next

Halaman 1 2

Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(try/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%
MustRead close