Senin, 10/06/2013 16:16 WIB

Diduga Korupsi Rp 49 M, Wali Kota Palopo Tanri Ajeng Ditahan

Muhammad Nur Abdurrahman - detikNews
Makassar - Wali Kota Palopo, HPA Tenri Ajeng, ditahan atas dugaan korupsi sekitar Rp 9 miliar dan tindak pidana pencucian uang Rp 40 miliar, Senin (10/6/2013). Sebelumnya, ia diperiksa penyidik Kejati Sulsel selama beberapa jam di ruang pemeriksaan kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.

Teman Tenri Ajeng, Pieter Neke, juga ikut dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I, Jalan Sultan Alauddin, Makassar.

Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel Chairul Saleh yang ditemui detikcom usai penahanan Tenri Ajeng, menyebutkan tersangka diduga menilep uang negara sekitar Rp 9 miliar, yakni dana pendidikan gratis tahun 2010 Rp 1.846.500.000, dana pendidikan gratis tahun 2011 Rp 5.396.750.000, dana Bantuan Operasional Sekolah 2011 Rp 1.025.000.000 dan dana retribusi sebesar Rp 1 miliar.

Chaerul menambahkan, tersangka bersama rekannya menggunakan modus operandi dengan mengambil dana kas daerahnya sebesar Rp 40 miliar, yang ditransfer ke 5 bank nasional.

Dana Rp 40 miliar tersebut dipakai membeli valas sebesar Rp 11,7 miliar di Atrium Senen yang menurut tersangka diberikan ke WNA bernama Mr Smith, membeli emas murni seberat 4 kilogram senilai Rp 1,5 miliar yang diserahkan ke perempuan bernama Christin, Rp 1,2 miliar ditransfer ke rekening Dinas Pendidikan Palopo, Rp 3 miliar ke pria bernama Ibrahim, Rp 1,5 miliar ke pria bernama Tolu dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi tersangka.

"Karena seluruh isi rekening sudah kosong dan telah ditutup oleh tersangka, kami hanya mampu menyita dua rumah di Makassar dan Palopo senilai Rp 9 miliar serta 2 petak tanah di Makassar dan Palopo yang nilainya belum ditaksasi," ujar Chaerul.

Chaerul berkilah, Tenri Ajeng dan Pieter sengaja ditahan dalam tingkat penuntutan selama 20 hari sebelum kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Sebab, dikhawatirkan dapat mempersulit jalannya pemeriksaan dan dikhawatirkan akan melenyapkan dokumen yang akan menyulitkan jaksa dalam proses pembuktian kasusnya di Pengadilan Tipikor.

"Pasal yang disangkakan bagi keduanya adalah UU Tipikor nomor 31 tahun 1999, primer pasal 2, subsider pasal 3, khusus untuk walikota dikenakan pasal pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 3 jo pasal 2 ayat 1 UU RI no 8 tahun 2010," tandas Chaerul.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mna/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%