detikcom

Senin, 10/06/2013 14:52 WIB

KPU Bali: Rekapitulasi Suara Hasil Pilgub Sudah Sesuai Aturan

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Bali menegaskan rekapitulasi suara hasil Pilgub Bali di setiap tingkatan sudah sesuai aturan perundang-undangan. Pernyataan ini membantah tudingan pemohon dalam sidang gugatan hasil Pilgub Bali di Mahakamah Konstitusi (MK).

"Rekapitulasi di setiap tingkatan, mulai dari tingkatan PPS, PPK, tingkatan KPU Kabupaten Kota sampai rekapitulasi di KPU Provinsi sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, tidak perlu bawa data yang lainnya. Yang perlu dibawa itu adalah data hasil rekap satu tingkat di bawahnya," kata kuasa hukum KPU, Wakil Kamal, usai sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013).

Dijelaskan pula rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kabupaten berasal dari tingkat kecamatan. Sehingga Kamal menyatakan proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Provinsi Bali dan seluruh struktur penyelenggaraan di bawahnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Itu (kesalahan rekapitulasi di 6 kabupaten/kota) tidak ada. Coba nanti permohonan perbaikan," ujar Kamal.

Kamal menilai perkara perselisihan hasil pemilihan umum ini hanya berputar pada 3 pokok. Pokok-pokok tersebut adalah dugaan pencoblosan yang dilakukan lebih dari satu kali, dugaan pemilih yang diwakilkan oleh pemilih lain, dan dugaan pelanggaran yang terstruktur.

"Tidak ada rekomendasi panwas. Yang ada justru panwas merekomendasikan jika di tiga TPS ada pencoblosan berulang, tapi itu oleh pendukung Pemohon sendiri. Ada sekitar 100 surat suara yang menjadi temuan panwas dan dilakukan pemungutan suara ulang," ujar Kamal menanggapi tiga pokok tersebut.

"Berkaitan dengan apa yang dipersoalkan terhadap KPU ini kan sesungguhnya karena sudah ketahuan salah baru buat keberatan di tingkat KPU. Di tingkat TPS semua saksi tanda tangan dan tidak ada yang keberatan. Baru setelah PPS ini ketahuan selisihnya calon mereka kalah, Pemohon baru ada keberatan-keberatan," ujar Kamal menambahkan.

Seperti yang diketahui, pasangan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) meraih 49,98 persen suara. Pasangan yang diusung PDIP ini kalah dari pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta yang memperoleh 50,02 persen suara. Pihak PAS kemudian menolak hasil rekapitulasi suara KPU Bali, dan menggugat hasil rekapitulasi ke MK.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/lh)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close