detikcom
Senin, 10/06/2013 14:52 WIB

KPU Bali: Rekapitulasi Suara Hasil Pilgub Sudah Sesuai Aturan

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Bali menegaskan rekapitulasi suara hasil Pilgub Bali di setiap tingkatan sudah sesuai aturan perundang-undangan. Pernyataan ini membantah tudingan pemohon dalam sidang gugatan hasil Pilgub Bali di Mahakamah Konstitusi (MK).

"Rekapitulasi di setiap tingkatan, mulai dari tingkatan PPS, PPK, tingkatan KPU Kabupaten Kota sampai rekapitulasi di KPU Provinsi sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, tidak perlu bawa data yang lainnya. Yang perlu dibawa itu adalah data hasil rekap satu tingkat di bawahnya," kata kuasa hukum KPU, Wakil Kamal, usai sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013).

Dijelaskan pula rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kabupaten berasal dari tingkat kecamatan. Sehingga Kamal menyatakan proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Provinsi Bali dan seluruh struktur penyelenggaraan di bawahnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Itu (kesalahan rekapitulasi di 6 kabupaten/kota) tidak ada. Coba nanti permohonan perbaikan," ujar Kamal.

Kamal menilai perkara perselisihan hasil pemilihan umum ini hanya berputar pada 3 pokok. Pokok-pokok tersebut adalah dugaan pencoblosan yang dilakukan lebih dari satu kali, dugaan pemilih yang diwakilkan oleh pemilih lain, dan dugaan pelanggaran yang terstruktur.

"Tidak ada rekomendasi panwas. Yang ada justru panwas merekomendasikan jika di tiga TPS ada pencoblosan berulang, tapi itu oleh pendukung Pemohon sendiri. Ada sekitar 100 surat suara yang menjadi temuan panwas dan dilakukan pemungutan suara ulang," ujar Kamal menanggapi tiga pokok tersebut.

"Berkaitan dengan apa yang dipersoalkan terhadap KPU ini kan sesungguhnya karena sudah ketahuan salah baru buat keberatan di tingkat KPU. Di tingkat TPS semua saksi tanda tangan dan tidak ada yang keberatan. Baru setelah PPS ini ketahuan selisihnya calon mereka kalah, Pemohon baru ada keberatan-keberatan," ujar Kamal menambahkan.

Seperti yang diketahui, pasangan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) meraih 49,98 persen suara. Pasangan yang diusung PDIP ini kalah dari pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta yang memperoleh 50,02 persen suara. Pihak PAS kemudian menolak hasil rekapitulasi suara KPU Bali, dan menggugat hasil rekapitulasi ke MK.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(vid/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%
MustRead close