detikcom
Senin, 10/06/2013 14:52 WIB

KPU Bali: Rekapitulasi Suara Hasil Pilgub Sudah Sesuai Aturan

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Bali menegaskan rekapitulasi suara hasil Pilgub Bali di setiap tingkatan sudah sesuai aturan perundang-undangan. Pernyataan ini membantah tudingan pemohon dalam sidang gugatan hasil Pilgub Bali di Mahakamah Konstitusi (MK).

"Rekapitulasi di setiap tingkatan, mulai dari tingkatan PPS, PPK, tingkatan KPU Kabupaten Kota sampai rekapitulasi di KPU Provinsi sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, tidak perlu bawa data yang lainnya. Yang perlu dibawa itu adalah data hasil rekap satu tingkat di bawahnya," kata kuasa hukum KPU, Wakil Kamal, usai sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2013).

Dijelaskan pula rekapitulasi yang dilakukan di tingkat kabupaten berasal dari tingkat kecamatan. Sehingga Kamal menyatakan proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Provinsi Bali dan seluruh struktur penyelenggaraan di bawahnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Itu (kesalahan rekapitulasi di 6 kabupaten/kota) tidak ada. Coba nanti permohonan perbaikan," ujar Kamal.

Kamal menilai perkara perselisihan hasil pemilihan umum ini hanya berputar pada 3 pokok. Pokok-pokok tersebut adalah dugaan pencoblosan yang dilakukan lebih dari satu kali, dugaan pemilih yang diwakilkan oleh pemilih lain, dan dugaan pelanggaran yang terstruktur.

"Tidak ada rekomendasi panwas. Yang ada justru panwas merekomendasikan jika di tiga TPS ada pencoblosan berulang, tapi itu oleh pendukung Pemohon sendiri. Ada sekitar 100 surat suara yang menjadi temuan panwas dan dilakukan pemungutan suara ulang," ujar Kamal menanggapi tiga pokok tersebut.

"Berkaitan dengan apa yang dipersoalkan terhadap KPU ini kan sesungguhnya karena sudah ketahuan salah baru buat keberatan di tingkat KPU. Di tingkat TPS semua saksi tanda tangan dan tidak ada yang keberatan. Baru setelah PPS ini ketahuan selisihnya calon mereka kalah, Pemohon baru ada keberatan-keberatan," ujar Kamal menambahkan.

Seperti yang diketahui, pasangan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) meraih 49,98 persen suara. Pasangan yang diusung PDIP ini kalah dari pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta yang memperoleh 50,02 persen suara. Pihak PAS kemudian menolak hasil rekapitulasi suara KPU Bali, dan menggugat hasil rekapitulasi ke MK.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
55%
Kontra
45%