detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Kamis, 17/04/2014 04:54 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 10/06/2013 13:53 WIB

Menko Kesra: Pembagian KPS Harus Tuntas 30 Juni

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada akhir bulan ini. Terutama untuk di wilayah 12 kota besar yang memiliki Kantor Pos Besar.

"Ditargetkan pada akhir bulan yakni tanggal 30 Juni 2013 selesai pendistribusiannya," ujar Menteri Kordinator Kesejahteraan Sosial, Agung Laksono saat membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kelurahan Klender, Duren Sawit Jakarta Timur, Senin (10/6/2013).

Pendistribusian KPS telah dimulai sejak 7 Juni 2013 lalu melalui PT Pos Indonesia. Ini dilakukan secara serentak di 12 kota yang memiliki Kantor Pos Besar di Indonesia.

Menurutnya sementara ini KPS hanya berlaku untuk pengambilan raskin. Namun dengan adanya Percepatan, Perluasan, Perlindungan Sosial (P4S) kartu tersebut dapat dimanfaatkan juga.

"Misal ada beasiswa atau segala bantuan rakyat miskin bisa pakai ini agar semua bantuan pemerintah tepat sasaran," ujar Agung.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat sekitar 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah dari kategori miskin sampai dengan sangat miskin. Oleh karena itu ia meminta agar PT Pos Indonesia meminta untuk secepatnya diselesaikan.





Seorang Balita Tercebur Ke Dalam Kuali Panas. Saksikan selengkapnya di "Reportase Pagi" pukul 04.30 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(edo/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
85%
Kontra
15%