Detik.com News
Detik.com

Senin, 10/06/2013 13:53 WIB

Menko Kesra: Pembagian KPS Harus Tuntas 30 Juni

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada akhir bulan ini. Terutama untuk di wilayah 12 kota besar yang memiliki Kantor Pos Besar.

"Ditargetkan pada akhir bulan yakni tanggal 30 Juni 2013 selesai pendistribusiannya," ujar Menteri Kordinator Kesejahteraan Sosial, Agung Laksono saat membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kelurahan Klender, Duren Sawit Jakarta Timur, Senin (10/6/2013).

Pendistribusian KPS telah dimulai sejak 7 Juni 2013 lalu melalui PT Pos Indonesia. Ini dilakukan secara serentak di 12 kota yang memiliki Kantor Pos Besar di Indonesia.

Menurutnya sementara ini KPS hanya berlaku untuk pengambilan raskin. Namun dengan adanya Percepatan, Perluasan, Perlindungan Sosial (P4S) kartu tersebut dapat dimanfaatkan juga.

"Misal ada beasiswa atau segala bantuan rakyat miskin bisa pakai ini agar semua bantuan pemerintah tepat sasaran," ujar Agung.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat sekitar 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah dari kategori miskin sampai dengan sangat miskin. Oleh karena itu ia meminta agar PT Pos Indonesia meminta untuk secepatnya diselesaikan.





Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(edo/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/05/2015 20:11 WIB
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli
    Andrinof Chaniago: Reshuffle, Kami Tak Peduli Ada yang menilai kurang moncernya kinerja tim ekonomi saat ini tak lepas dari kurang optimalnya peran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. Kepala Bappenas itu juga dituding banyak memangkas program-program unggulan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawa Cita.
ProKontra Index »

'Bersihkan' Gelar Palsu, Periksa Semua Ijazah Anggota DPR!

Anggota DPR Fraksi Hanura Frans Agung Mula Putra dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan gelar doktor palsu. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersikap tegas meminta ijazah semua anggota DPR diperiksa. Bila Anda setuju dengan usulan Fahri Hamzah, pilih Pro!
Pro
97%
Kontra
3%