Detik.com News
Detik.com
Senin, 10/06/2013 13:53 WIB

Menko Kesra: Pembagian KPS Harus Tuntas 30 Juni

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada akhir bulan ini. Terutama untuk di wilayah 12 kota besar yang memiliki Kantor Pos Besar.

"Ditargetkan pada akhir bulan yakni tanggal 30 Juni 2013 selesai pendistribusiannya," ujar Menteri Kordinator Kesejahteraan Sosial, Agung Laksono saat membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kelurahan Klender, Duren Sawit Jakarta Timur, Senin (10/6/2013).

Pendistribusian KPS telah dimulai sejak 7 Juni 2013 lalu melalui PT Pos Indonesia. Ini dilakukan secara serentak di 12 kota yang memiliki Kantor Pos Besar di Indonesia.

Menurutnya sementara ini KPS hanya berlaku untuk pengambilan raskin. Namun dengan adanya Percepatan, Perluasan, Perlindungan Sosial (P4S) kartu tersebut dapat dimanfaatkan juga.

"Misal ada beasiswa atau segala bantuan rakyat miskin bisa pakai ini agar semua bantuan pemerintah tepat sasaran," ujar Agung.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat sekitar 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah dari kategori miskin sampai dengan sangat miskin. Oleh karena itu ia meminta agar PT Pos Indonesia meminta untuk secepatnya diselesaikan.





Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(edo/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%