detikcom
Senin, 10/06/2013 13:53 WIB

Menko Kesra: Pembagian KPS Harus Tuntas 30 Juni

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada akhir bulan ini. Terutama untuk di wilayah 12 kota besar yang memiliki Kantor Pos Besar.

"Ditargetkan pada akhir bulan yakni tanggal 30 Juni 2013 selesai pendistribusiannya," ujar Menteri Kordinator Kesejahteraan Sosial, Agung Laksono saat membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kelurahan Klender, Duren Sawit Jakarta Timur, Senin (10/6/2013).

Pendistribusian KPS telah dimulai sejak 7 Juni 2013 lalu melalui PT Pos Indonesia. Ini dilakukan secara serentak di 12 kota yang memiliki Kantor Pos Besar di Indonesia.

Menurutnya sementara ini KPS hanya berlaku untuk pengambilan raskin. Namun dengan adanya Percepatan, Perluasan, Perlindungan Sosial (P4S) kartu tersebut dapat dimanfaatkan juga.

"Misal ada beasiswa atau segala bantuan rakyat miskin bisa pakai ini agar semua bantuan pemerintah tepat sasaran," ujar Agung.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat sekitar 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah dari kategori miskin sampai dengan sangat miskin. Oleh karena itu ia meminta agar PT Pos Indonesia meminta untuk secepatnya diselesaikan.





Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(edo/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%