Senin, 10/06/2013 13:53 WIB

Menko Kesra: Pembagian KPS Harus Tuntas 30 Juni

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Jakarta - Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada akhir bulan ini. Terutama untuk di wilayah 12 kota besar yang memiliki Kantor Pos Besar.

"Ditargetkan pada akhir bulan yakni tanggal 30 Juni 2013 selesai pendistribusiannya," ujar Menteri Kordinator Kesejahteraan Sosial, Agung Laksono saat membagikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kelurahan Klender, Duren Sawit Jakarta Timur, Senin (10/6/2013).

Pendistribusian KPS telah dimulai sejak 7 Juni 2013 lalu melalui PT Pos Indonesia. Ini dilakukan secara serentak di 12 kota yang memiliki Kantor Pos Besar di Indonesia.

Menurutnya sementara ini KPS hanya berlaku untuk pengambilan raskin. Namun dengan adanya Percepatan, Perluasan, Perlindungan Sosial (P4S) kartu tersebut dapat dimanfaatkan juga.

"Misal ada beasiswa atau segala bantuan rakyat miskin bisa pakai ini agar semua bantuan pemerintah tepat sasaran," ujar Agung.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat sekitar 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah dari kategori miskin sampai dengan sangat miskin. Oleh karena itu ia meminta agar PT Pos Indonesia meminta untuk secepatnya diselesaikan.





Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(edo/lh)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%