Detik.com News
Detik.com
Senin, 10/06/2013 11:59 WIB

Kartu Perlindungan Sosial Menyasar 25% Penduduk Indonesia

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Kartu Perlindungan Sosial Menyasar 25% Penduduk Indonesia Agung Laksono saat bagikan KPS di Klender, Jakarta Timur (Foto; Edward/Detikcom)
Jakarta - Pemerintah meluncurkan program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk menggantikan voucher beras untuk warga miskin (Raskin). Program ini ditujukan bagi 25 persen warga miskin di seluruh Indonesia.

"Ada 15 juta sasaran rumah tangga program KPS ini. Total penerimaan 60 sampai 63 juta KK, atau kurang lebih 25 persen penduduk Indonesia," ujar Menko Kesra Agung Laksono saat membagikan KPS di Kampung Pertanian Utara, Rt 12 Rw 01, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (10/6/2013).

Agung mengatakan, KPS mulai dibagikan mulai 7 hingga 30 Juni 2013 oleh PT Pos Indonesia. Kartu tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengambil jatah beras bulanan, yang dulunya bernama beras untuk warga miskin (Raskin). KPS juga bersinergi dengan beberapa program bantuan dari pemerintah, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) yang sedang digodok pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Pemerintah perluas program perlindungan sosial ini, misalnya BLSM, bantuan untuk Program keluarga harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM)," kata Agung.

Agung menjelaskan, pemerintah tidak sembarangan untuk memberikan KPS. Ada kriteria penerima KPS, yaitu warga yang hidup sederhana dengan kondisi rumah yang kurang memadai.

"Ini merupakan standar pemerintah dalam memberikan KPS. Seperti rumah yang tidak memiliki ubin, ruangannya pengap, listrik yang terbatas dan pendapatan yang tidak jelas. Ini merupakan rumah tangga yang menjadi sasaran KPS. Kami tidak sembarangan memberikan bantuan," jelas Agung.

Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kartu ini dilengkapi dengan kode khusus yang menunjukkan identitas lengkap penerimanya, sehingga kecil kemungkinan untuk salah sasaran.

"Semua data pemiliknya tercatat di kartu ini. Ada barcode, discan ada namanya, sehingga pengawasannya lebih mudah. Petugas kami sudah sangat kenal masyarakat di sini, jadi sangat tidak mungkin tejadi salah sasaran. Karena pengantar Pos sudah biasa mengantar ke sini," jelas Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Wardjana yang turut mendampingi Agung Laksono membagikan KPS di Klender, Jakarta Timur.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(jor/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%