detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 01:22 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Senin, 10/06/2013 11:59 WIB

Kartu Perlindungan Sosial Menyasar 25% Penduduk Indonesia

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Agung Laksono saat bagikan KPS di Klender, Jakarta Timur (Foto; Edward/Detikcom)
Jakarta - Pemerintah meluncurkan program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk menggantikan voucher beras untuk warga miskin (Raskin). Program ini ditujukan bagi 25 persen warga miskin di seluruh Indonesia.

"Ada 15 juta sasaran rumah tangga program KPS ini. Total penerimaan 60 sampai 63 juta KK, atau kurang lebih 25 persen penduduk Indonesia," ujar Menko Kesra Agung Laksono saat membagikan KPS di Kampung Pertanian Utara, Rt 12 Rw 01, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (10/6/2013).

Agung mengatakan, KPS mulai dibagikan mulai 7 hingga 30 Juni 2013 oleh PT Pos Indonesia. Kartu tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengambil jatah beras bulanan, yang dulunya bernama beras untuk warga miskin (Raskin). KPS juga bersinergi dengan beberapa program bantuan dari pemerintah, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) yang sedang digodok pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Pemerintah perluas program perlindungan sosial ini, misalnya BLSM, bantuan untuk Program keluarga harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM)," kata Agung.

Agung menjelaskan, pemerintah tidak sembarangan untuk memberikan KPS. Ada kriteria penerima KPS, yaitu warga yang hidup sederhana dengan kondisi rumah yang kurang memadai.

"Ini merupakan standar pemerintah dalam memberikan KPS. Seperti rumah yang tidak memiliki ubin, ruangannya pengap, listrik yang terbatas dan pendapatan yang tidak jelas. Ini merupakan rumah tangga yang menjadi sasaran KPS. Kami tidak sembarangan memberikan bantuan," jelas Agung.

Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kartu ini dilengkapi dengan kode khusus yang menunjukkan identitas lengkap penerimanya, sehingga kecil kemungkinan untuk salah sasaran.

"Semua data pemiliknya tercatat di kartu ini. Ada barcode, discan ada namanya, sehingga pengawasannya lebih mudah. Petugas kami sudah sangat kenal masyarakat di sini, jadi sangat tidak mungkin tejadi salah sasaran. Karena pengantar Pos sudah biasa mengantar ke sini," jelas Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Wardjana yang turut mendampingi Agung Laksono membagikan KPS di Klender, Jakarta Timur.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(jor/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%