detikcom
Senin, 10/06/2013 11:59 WIB

Kartu Perlindungan Sosial Menyasar 25% Penduduk Indonesia

Edward Febriyatri Kusuma - detikNews
Agung Laksono saat bagikan KPS di Klender, Jakarta Timur (Foto; Edward/Detikcom)
Jakarta - Pemerintah meluncurkan program Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk menggantikan voucher beras untuk warga miskin (Raskin). Program ini ditujukan bagi 25 persen warga miskin di seluruh Indonesia.

"Ada 15 juta sasaran rumah tangga program KPS ini. Total penerimaan 60 sampai 63 juta KK, atau kurang lebih 25 persen penduduk Indonesia," ujar Menko Kesra Agung Laksono saat membagikan KPS di Kampung Pertanian Utara, Rt 12 Rw 01, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (10/6/2013).

Agung mengatakan, KPS mulai dibagikan mulai 7 hingga 30 Juni 2013 oleh PT Pos Indonesia. Kartu tersebut nantinya bisa digunakan untuk mengambil jatah beras bulanan, yang dulunya bernama beras untuk warga miskin (Raskin). KPS juga bersinergi dengan beberapa program bantuan dari pemerintah, seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) yang sedang digodok pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Pemerintah perluas program perlindungan sosial ini, misalnya BLSM, bantuan untuk Program keluarga harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM)," kata Agung.

Agung menjelaskan, pemerintah tidak sembarangan untuk memberikan KPS. Ada kriteria penerima KPS, yaitu warga yang hidup sederhana dengan kondisi rumah yang kurang memadai.

"Ini merupakan standar pemerintah dalam memberikan KPS. Seperti rumah yang tidak memiliki ubin, ruangannya pengap, listrik yang terbatas dan pendapatan yang tidak jelas. Ini merupakan rumah tangga yang menjadi sasaran KPS. Kami tidak sembarangan memberikan bantuan," jelas Agung.

Program ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Kartu ini dilengkapi dengan kode khusus yang menunjukkan identitas lengkap penerimanya, sehingga kecil kemungkinan untuk salah sasaran.

"Semua data pemiliknya tercatat di kartu ini. Ada barcode, discan ada namanya, sehingga pengawasannya lebih mudah. Petugas kami sudah sangat kenal masyarakat di sini, jadi sangat tidak mungkin tejadi salah sasaran. Karena pengantar Pos sudah biasa mengantar ke sini," jelas Direktur Utama PT Pos Indonesia I Ketut Wardjana yang turut mendampingi Agung Laksono membagikan KPS di Klender, Jakarta Timur.


Siapa sangka, ada profesi sebagai pencicip minuman keras oplosan. Saksikan "Reportase Sore" TRANS TV tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(jor/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
56%
Kontra
44%