Detik.com News
Detik.com
Senin, 10/06/2013 09:00 WIB

Kompolnas Apresiasi Langkah Polri Mutasi 11 Kapolda

Rina Atriana - detikNews
Kompolnas Apresiasi Langkah Polri Mutasi 11 Kapolda
Jakarta - Mutasi besar-besaran terjadi di tubuh Korps Bhayangkara. Mabes Polri memutasi 11 Kapolda. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengapresiasi mutasi tersebut sebagai kebijakan akselerasi yang tepat.

"Kompolnas melihat mutasi yang melibatkan penggantian 11 Kapolda ini telah memberi kepercayaan pada perwira Polri yang lebih muda dan tentunya mendorong akselarasi gerbong perwira yang potensial secara tepat waktu," kata Komisioner Kompolnas M Nasser, kepada detikcom, Senin (10/6/2013).

Menurut Nasser, mutasi kali ini sangat penting dan strategis karena Kapolri juga sudah memenuhi harapan masyarakat atas regenerasi pejabat di beberapa Polda. Selain itu tampak adanya keadilan, pemerataan dan kesinambungan.

"Dalam dua hari ini saya menerima telepon dari anggota DPR RI yang menginformasikan bahwa beliau-beliau senang karena Kapolri cukup tanggap atas keluhan masyarakat," ujar Nasser.

Nasser menambahkan, ada warga Surabaya yang menghubunginya dan meminta agar Kapolda Jawa Timur yang baru menuntaskan masalah makelar kasus yang ada di sana.

"Meminta agar Kapolda Jatim yang baru berkenan memelihara jarak yang tegas serta tidak melayani makelar kasus yang selama ini diduga sering mengintervensi penanganan perkara baik di Polda maupun di Polrestabes Surabaya," ungkap Nasser.

(rna/rmd)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%