detikcom
Sabtu, 08/06/2013 16:41 WIB

Nilai UN Bahasa Indonesia MI 09 Singosari Hanya 1

M. Aminuddin - detikNews
Halaman 1 dari 2
Malang - Hasil Ujian Nasional (UN) siswa-siswi Madrasah Ibtida'iyah (MI) 09 Al Maarif Randuagung, Singosari, Kabupaten Malang, sungguh mengejutkan.

Dari 50 siswa, rata-rata mendapat nilai Bahasa Indonesia 1,4. Hasil itu jauh berbeda dengan mata pelajaran lain, yakni Matematika dan IPA. Pihak sekolah pun menduga ada kesalahan cetak dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.

"Semuanya dapat nilai 1 untuk Bahasa Indonesia," sesal Kasek MI 09 Randuagung
M. Bukhori berbincang dengan detikcom di kantornya Jalan Raya Randuagung, Sabtu (8/6/2013) siang.

Ia mengaku, harus menunda dulu pemberian hasil UN ini kepada wali murid hari ini setelah melihat hasil nilai tersebut. "Terpaksa kami tunda dulu, tapi sudah kami umumkan tadi semua siswa lulus dengan mengundang wali murid," akunya.

Menurut dia, dengan hasil nilai tersebut semestinya seluruh anak didiknya tidak lulus ujian. Namun, kebijakan sekolah memutuskan untuk meluluskan seluruh siswa.

Pengumuman tadi siang dengan mengundang wali murid terpaksa hanya memberikan
surat keterangan lulus saja.

"Ya mestinya tidak lulus semua. Tapi hasil rapat guru terpaksa semua siswa dinyatakan lulus," tuturnya.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fat/fat)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%