Detik.com News
Detik.com
Jumat, 07/06/2013 21:10 WIB

Diperiksa 11 Jam, Rusli Zainal Juga Dicecar Soal PON

Ikhwanul Habibi - detikNews
Diperiksa 11 Jam, Rusli Zainal Juga Dicecar Soal PON Rusli Zainal (dok. detikcom)
Jakarta - Gubernur Riau Rusli Zainal baru saja selesai diperiksa penyidik KPK untuk kasus pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di Kabupaten Siak dan Pelalawan pada 2005-2006. Dalam pemeriksaan kali ini Rusli juga ditanya masalah pendanaan PON.

"Pertanyaan-pertanyaan PON, misal bagaimana sistem penganggaran. Kemudian bagaimana pelaksanaan," ujar Rusli di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2013).

Rusli Zainal diperiksa selama 11 jam. Dia keluar gedung KPK pukul 20.30 WIB dan langsung memasuki mobil Toyota Fortuner hitam.

Menurut Rusli, tak ada pertanyaan soal keterlibatan Ketua Fraksi Golkar DPR RI Setya Novanto.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi atas pengeluaran izin pengelolaan hutan di Kabupaten Pelalawan, Riau. Rusli juga terjerat dalam kasus lain, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 soal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Riau.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(trq/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%