Kamis, 06/06/2013 14:58 WIB

Kasus Pemukulan Pramugari, Sriwijaya Air Serahkan ke Proses Hukum

Indra Subagja - detikNews
Jakarta - Kasus pemukulan pramugari Sriwijaya Air Febriani (31) oleh Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Bangka Belitung, Zakaria Umar Hadi sudah bergulir ke proses hukum. Pihak Sriwijaya Air berharap kasus ini bisa selesai lewat proses hukum.

"Kita serahkan sepenuhnya ke kepolisian, harus proses melalui hukum," jelas juru bicara Sriwijaya Air, Agus Soedjono saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (6/6/2013).

Menurut Agus, pramugari Febriani sudah sesuai aturan mengingatkan Zakaria agar mematikan HP karena pesawat yang ditumpangi pada Rabu (5/6) malam dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng sudah akan terbang. Teguran dilakukan dengan sopan.

"Sampai seperti ini ada pemukulan sangat disayangkan, sebagai manusia semestinya tahu etika. Sesuai aturan sebelum boarding seharusnya sudah mati," tuturnya.

Setibanya di Bandara di Pangkalpinang, Febri dipukul dengan koran dan didorong. Febri kemudian melapor ke Polsek Pangkalanbaru. Kasus ini masih dalam pemeriksaan polisi.

Pengacara Zakaria, Ellisa menegaskan kliennya khilaf karena sedang ada masalah. Istrinya tengah sakit.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(ndr/nal)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%