detikcom

Kamis, 06/06/2013 14:57 WIB

Ini Tanggapan Warga Soal Rencana Jokowi Memindahkan PRJ ke Monas

Taufan Noor Ismailian - detikNews
Jakarta - Gubernur Jokowi rencananya akan memindahkan lokasi pelaksanaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) dari Kemayoran ke Monas, Jakarta Pusat. Langkah ini disambut baik oleh warga yang merasa pelaksanaan PRJ di Kemayoran banyak kekurangannya.

"Kalau di Kemayoran menengah ke atas, parkir saja mahal. Saya pernah motor Rp 15 ribu apalagi mobil bisa lebih mahal. Pernah juga beli kerak telor harganya Rp 70 ribu," kata Rudi (22), salah seorang pengunjung Monas ketika ditanya mengenai rencana Jokowi memindahkan PRJ ke Monas, Kamis (6/6/2013).

Rudi mengatakan setuju lokasi PRJ dipindahkan ke Monas karena acara ini akan bisa dikunjungi semua kalangan. "Kalau PRJ di Kemayoran mahal, kalau di Monas bisa lebih murah," katanya.

Tarufik (28), pengunjung Monas lainnya, mengeluhkan hal yang serupa. Menurutnya parkir mobil di PRJ Kemayoran sangat mahal. Dirinya pernah harus membayar parkir Rp 60 ribu saat mengunjungi PRJ Kemayoran. "Bawa mobil kena Rp 60 ribu, padahal mau lihat-lihat saja bukan mau beli," keluhnya.

Taufik mengatakan, salah satu kelebihan Monas dibanding Kemayoran adalah lebih rindang dan lebih strategis. Namun jika memang dipindahkan ke Monas maka PRJ akan lebih kecil. "Mudah-mudahan terwujud deh PRJ di Monas," katanya.

Usriyah (21), pengujung Monas lain, mengatakan jika dipindah ke Monas maka akan lebih dekat lokasinya dibanding dengan di PRJ Kemayoran. Menurutnya kalau dipindah ke Monas juga akan lebih murah.

"Disana mahal-mahal, main kesana uang langsung habis, parkiran juga mahal. Kalau di Monas lebih cocok dan terjangkau semua kalangan," katanya.

Namun tak semuanya setuju dengan rencana Jokowi memindahkan lokasi PRJ ke Monas. Sugiarto, pedagang yang sudah 20 tahun berjualan di monas menentang rencana tersebut. Menurutnya Monas seharusnya menjadi monumen sejarah dan bukan menjadi tempat pelaksanaan PRJ.

"Nanti Monas menjadi rusak," katanya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nal/ndr)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%