Detik.com News
Detik.com
Kamis, 06/06/2013 14:06 WIB

Pukul Pramugari Sriwijaya, Pejabat Babel Diperiksa Polisi

Aulia Bakti - detikNews
Pukul Pramugari Sriwijaya, Pejabat Babel Diperiksa Polisi
Pangkalpinang - Pramugari Sriwijaya Air Febriani (31) melaporkan Kepala Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Bangka Belitung, Zakaria Umar Hadi ke polisi. Zakaria dilaporkan atas pemukulan yang dilakukannya di pesawat.

Zakaria memukul pramugari Febriani saat hendak turun dari pesawat di Bandara di Pangkalpinang, Babel pada Rabu (5/6) malam. Peristiwa itu diawali insiden di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng saat Zakaria ditegur karena belum mematikan HP-nya, padahal pesawat sudah akan terbang.

Nah, teguran itu diduga memicu Zakaria melakukan pemukulan pada Febriani. Sang pramugari warga Ciputat, Tangerang ini akhirnya memilih melaporkannya ke Polsek Pangkalanbaru.

Pihak kepolisian bergerak cepat. Zakaria dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. "Kita telah menerima laporan, sementara kita sedang mintai keterangan," jelas Kapolsek Pangkalan Baru Iptu H Wagino, Kamis (6/5/13).

Sedang pengacara Zakaria, Ellisa menegaskan kliennya akan kooperatif dan mengikuti proses hukum. Kliennya tengah ada masalah yakni istrinya tengah sakit.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ndr/rvk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%