Kamis, 06/06/2013 12:53 WIB

Rencana PRJ 2014 di Monas Perlu Konsep Mendalam

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Pekan Raya Jakarta (PRJ) pada 2014 nanti direncanakan digelar di silang Monas. Rencana tersebut disambut baik banyak kalangan, namun pemerintah provinsi DKI Jakarta harus punya konsep matang agar tidak berkesan 'pekan raya konsumerisme'.

"Rencananya bagus, karena selama ini PRJ itu ajang konsumeristik. Padahal pada awal Ali Sadikin, konsepnya ruang publik pesta rakyat dan ruang di mana Jakarta menampilkan industri kreatif masyarakatnya sendiri," kata budayawan dari Universitas Indonesia, JJ Rizal, kepada detikcom, Kamis (6/6/2013).

Rizal menambahkan produk asing kerap menguasai PRJ akhir-akhir ini sehingga rencana memindahkan lokasi PRJ dari JIExpo ke Monas sebagai langkah awal. Namun tugas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama jajarannya untuk merealisasikan ide ini jangan berhenti pada retorika.

"Ide kali ini harus juga dieksplorasi. Kalau dulu Ali Sadikin mengajak para intelektual dan tokoh Betawi membuat konsep PRJ untuk rakyat Jakarta," kata Rizal.

Rizal meminta pemprov DKI Jakarta untuk serius merealisasikan rencana memindahkan PRJ dengan konsep kerakyatan ini dengan seluruh jajarannya bersama tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga PRJ kembali pada definisinya saat pertama kali dicetuskan Ali Sadikin.

"Kita harus pisahkan masalah tata kelola dan pengurusan PRJ, kita juga harus melihat ide ini untuk memperbaiki konsep PRJ," tutup Rizal.

Sebelumnya, Wagub Basuki T Purnama menyatakan PRJ akan jadi pasar rakyat dengan memindahkan ke lapangan silang Monas. PRJ juga akan diambil alih pemprov DKI dari JIExpo dan melarang penggunaan logo dan nama PRJ.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/rvk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
75%
Kontra
25%