Kamis, 06/06/2013 00:22 WIB

Antasari Gugat UU Kejaksaan ke MK

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Antasari Azhar kembali bermanuver di Mahkamah Konstitusi dalam upayanya mencari keadilan. Kali ini, mantan ketua KPK tersebut mengujimaterikan UU Kejaksaan.

Antasari menilai Pasal 18 ayat 2 UU No 16/2004 tentang Kejaksaan yang mengatur seorang jaksa bisa diperiksa oleh pihak kepolisian jika telah mendapatkan izin dari Jaksa Agung merupakan bentuk perlakuan berbeda dihadapan umum. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Menurut Antasari, proses pemeriksaan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen tidak pernah mendapat izin Jaksa Agung. Padahal Antasari menyebut dirinya masih sebagai jaksa saat diperiksa polisi namun tetap diperiksa.

“Sejak pemanggilan sebagai saksi oleh polisi, penetapan tersangka, hingga sidang pengadilan, pemeriksaan Antasari tanpa ada izin tertulis Jaksa Agung,” kata Ketua MAKI Boyamin Saiman yang turut serta menemani Antasari dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Menurut Antasari, pasal yang diuji materikan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Pasal yang diuji materikan tersebut berisi Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Sementara itu, ketua majelis Akil Mochtar dalam persidangan menyampaikan nilai argumen Antasari kurang tepat. Hal ini dikarenakan Antasari saat diperiksa polisi berstatus ketua KPK, bukan jaksa.

“Tetapi, jika ada surat penugasan dari institusi kejaksaan sebagai ketua KPK harus bisa dibuktikan," kata Akil di ruang sidang.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(fjp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%