detikcom
Kamis, 06/06/2013 00:22 WIB

Antasari Gugat UU Kejaksaan ke MK

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Antasari Azhar kembali bermanuver di Mahkamah Konstitusi dalam upayanya mencari keadilan. Kali ini, mantan ketua KPK tersebut mengujimaterikan UU Kejaksaan.

Antasari menilai Pasal 18 ayat 2 UU No 16/2004 tentang Kejaksaan yang mengatur seorang jaksa bisa diperiksa oleh pihak kepolisian jika telah mendapatkan izin dari Jaksa Agung merupakan bentuk perlakuan berbeda dihadapan umum. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Menurut Antasari, proses pemeriksaan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen tidak pernah mendapat izin Jaksa Agung. Padahal Antasari menyebut dirinya masih sebagai jaksa saat diperiksa polisi namun tetap diperiksa.

“Sejak pemanggilan sebagai saksi oleh polisi, penetapan tersangka, hingga sidang pengadilan, pemeriksaan Antasari tanpa ada izin tertulis Jaksa Agung,” kata Ketua MAKI Boyamin Saiman yang turut serta menemani Antasari dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Menurut Antasari, pasal yang diuji materikan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang diatur dalam Pasal 28I ayat 2 UUD 1945. Pasal yang diuji materikan tersebut berisi Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.

Sementara itu, ketua majelis Akil Mochtar dalam persidangan menyampaikan nilai argumen Antasari kurang tepat. Hal ini dikarenakan Antasari saat diperiksa polisi berstatus ketua KPK, bukan jaksa.

“Tetapi, jika ada surat penugasan dari institusi kejaksaan sebagai ketua KPK harus bisa dibuktikan," kata Akil di ruang sidang.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(fjp/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
45%
Kontra
55%