Kamis, 06/06/2013 00:58 WIB

Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Pesawat Latih, 3 PNS STPI Mangkir

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Sebanyak tiga orang PNS Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat latih. Namun ketiganya mangkir tanpa alasan yang jelas.

"Ketiga saksi belum hadir memenuhi panggilan tim penyidik," kata Untung kepada wartawan di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Mereka adalah Andung Luwihono, Bardi, dan Yudi Indriyanto. Ketiganya merupakan anggota panitia pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 68 s/d 70/F.2 Fd.1/05/2013, tanggal 24 Mei 2013 Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.

Ketiganya yaitu Bayu Wijokongko selaku Dirut PT Pasific Putra Metropolitan, IGK Rai Darmaja selaku PNS Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dan Arwan Aruchyat selalu Kabag Administrasi Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2010 sampai sekarang.

Kejaksaan menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan pesawat latih sayap tetap (fixed wing) 18 unit dan link simulator dua unit pada badan pendidikan dan pelatihan STPI yang terjadi pada tahun anggaran 2010-2013 sebesar Rp 138,8 miliar ini.

Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 12 unit pesawat latih yang belum dirakit dan dua unit link simulator pada Kamis (30/5/2013).


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%