Detik.com News
Detik.com
Kamis, 06/06/2013 00:58 WIB

Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Pesawat Latih, 3 PNS STPI Mangkir

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Sebanyak tiga orang PNS Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat latih. Namun ketiganya mangkir tanpa alasan yang jelas.

"Ketiga saksi belum hadir memenuhi panggilan tim penyidik," kata Untung kepada wartawan di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Mereka adalah Andung Luwihono, Bardi, dan Yudi Indriyanto. Ketiganya merupakan anggota panitia pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 68 s/d 70/F.2 Fd.1/05/2013, tanggal 24 Mei 2013 Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.

Ketiganya yaitu Bayu Wijokongko selaku Dirut PT Pasific Putra Metropolitan, IGK Rai Darmaja selaku PNS Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dan Arwan Aruchyat selalu Kabag Administrasi Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2010 sampai sekarang.

Kejaksaan menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan pesawat latih sayap tetap (fixed wing) 18 unit dan link simulator dua unit pada badan pendidikan dan pelatihan STPI yang terjadi pada tahun anggaran 2010-2013 sebesar Rp 138,8 miliar ini.

Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 12 unit pesawat latih yang belum dirakit dan dua unit link simulator pada Kamis (30/5/2013).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%