Kamis, 06/06/2013 00:58 WIB

Dipanggil Terkait Dugaan Korupsi Pesawat Latih, 3 PNS STPI Mangkir

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Sebanyak tiga orang PNS Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat latih. Namun ketiganya mangkir tanpa alasan yang jelas.

"Ketiga saksi belum hadir memenuhi panggilan tim penyidik," kata Untung kepada wartawan di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Mereka adalah Andung Luwihono, Bardi, dan Yudi Indriyanto. Ketiganya merupakan anggota panitia pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 68 s/d 70/F.2 Fd.1/05/2013, tanggal 24 Mei 2013 Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus ini.

Ketiganya yaitu Bayu Wijokongko selaku Dirut PT Pasific Putra Metropolitan, IGK Rai Darmaja selaku PNS Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dan Arwan Aruchyat selalu Kabag Administrasi Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen 2010 sampai sekarang.

Kejaksaan menemukan bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana korupsi pengadaan pesawat latih sayap tetap (fixed wing) 18 unit dan link simulator dua unit pada badan pendidikan dan pelatihan STPI yang terjadi pada tahun anggaran 2010-2013 sebesar Rp 138,8 miliar ini.

Tim penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap 12 unit pesawat latih yang belum dirakit dan dua unit link simulator pada Kamis (30/5/2013).


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(slm/fjp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%