detikcom

Rabu, 05/06/2013 16:43 WIB

Masjidil Haram Direnovasi, Peserta Umroh 2013 Dibatasi

Nur Khafifah - detikNews
Masjdil Haram (reuters)
Jakarta - Pemerintah akan memberlakukan pembatasan kuota umroh. Pembatasan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi pengurangan kuota visa umroh.

"Pembatasan ini karena mungkin terkait tingkat kepadatan di sana," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali, di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Selain itu, menurut Suryadharma, Masjidil Haram saat ini masih dalam tahap renovasi. Sehingga kondisi di sekitar Masjidil Haram sangat padat.

"Kalau terlalu padat di sana, membuat jamaah tidak nyaman dan mungkin bisa mengganggu penyelesaian renovasi itu," jelasnya.

Suryadharma mengatakan, saat ini sebanyak 1.700 gedung di sekitar Masjidil Haram juga tengah dibongkar. Namun menurutnya untuk teknis pembatasan akan diatur oleh pihak kedutaan.

"Kedutaan menyeleksi berdasarkan kuota dari kementerian yang berwenang di Saudi Arabia," ungkap Suryadharma.

Ia berharap renovasi tersebut segera selesai. Sehingga kuota jamaah tidak lagi mengalami pembatasan.

"Tahun 2014 diharapkan tidak ada lagi pembatasan kuota umroh," tuturnya.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(kff/gah)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%