Detik.com News
Detik.com
Rabu, 05/06/2013 16:43 WIB

Masjidil Haram Direnovasi, Peserta Umroh 2013 Dibatasi

Nur Khafifah - detikNews
 Masjidil Haram Direnovasi, Peserta Umroh 2013 Dibatasi Masjdil Haram (reuters)
Jakarta - Pemerintah akan memberlakukan pembatasan kuota umroh. Pembatasan tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi pengurangan kuota visa umroh.

"Pembatasan ini karena mungkin terkait tingkat kepadatan di sana," ujar Menteri Agama Suryadharma Ali, di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Selain itu, menurut Suryadharma, Masjidil Haram saat ini masih dalam tahap renovasi. Sehingga kondisi di sekitar Masjidil Haram sangat padat.

"Kalau terlalu padat di sana, membuat jamaah tidak nyaman dan mungkin bisa mengganggu penyelesaian renovasi itu," jelasnya.

Suryadharma mengatakan, saat ini sebanyak 1.700 gedung di sekitar Masjidil Haram juga tengah dibongkar. Namun menurutnya untuk teknis pembatasan akan diatur oleh pihak kedutaan.

"Kedutaan menyeleksi berdasarkan kuota dari kementerian yang berwenang di Saudi Arabia," ungkap Suryadharma.

Ia berharap renovasi tersebut segera selesai. Sehingga kuota jamaah tidak lagi mengalami pembatasan.

"Tahun 2014 diharapkan tidak ada lagi pembatasan kuota umroh," tuturnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(kff/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
93%
Kontra
7%