detikcom
Rabu, 05/06/2013 14:29 WIB

Suryadharma : Kenaikan BBM Adalah Langkah Terakhir

Nur Khafifah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Setgab koalisi telah menyepakati adanya kenaikan harga BBM. Kenaikan ini merupakan langkah untuk menyelamatkan APBN.

"Kenaikan BBM ini seperti diketahui adalah langkah terakhir, yang bagi pemerintah juga sangat tidak senang mengambil langkah seperti itu," ujar Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Menurut Suryadharma, jika harga BBM tidak naik, APBN akan habis untuk mensubsidi rakyat mampu. Oleh karena itu menurutnya kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah yang tepat.

"Karena itu yang seperti share lah dengan membayar sedikit lebih mahal harga BBM-nya," ucap Suryadharma.

Ia berharap dengan disepakatinya kenaikan harga BBM oleh setgab koalisi, DPR akan segera menyetujui anggarannya. Sehingga kenaikan harga tersebut segera terealisasi.

"Diharapkan DPR bisa menyelesaikan sampai tanggal 15 Juni. Setelah itu kenaikan harga akan diumumkan," tandasnya.

Sementara kompensasi yang disiapkan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai dampak dari kebijakan menaikkan harga BBM. Langkah tersebut disanggah jika bermuatan politis.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/van)



Sponsored Link
Twitter Recommendation
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%