Rabu, 05/06/2013 14:29 WIB

Suryadharma : Kenaikan BBM Adalah Langkah Terakhir

Nur Khafifah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Setgab koalisi telah menyepakati adanya kenaikan harga BBM. Kenaikan ini merupakan langkah untuk menyelamatkan APBN.

"Kenaikan BBM ini seperti diketahui adalah langkah terakhir, yang bagi pemerintah juga sangat tidak senang mengambil langkah seperti itu," ujar Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2013).

Menurut Suryadharma, jika harga BBM tidak naik, APBN akan habis untuk mensubsidi rakyat mampu. Oleh karena itu menurutnya kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah yang tepat.

"Karena itu yang seperti share lah dengan membayar sedikit lebih mahal harga BBM-nya," ucap Suryadharma.

Ia berharap dengan disepakatinya kenaikan harga BBM oleh setgab koalisi, DPR akan segera menyetujui anggarannya. Sehingga kenaikan harga tersebut segera terealisasi.

"Diharapkan DPR bisa menyelesaikan sampai tanggal 15 Juni. Setelah itu kenaikan harga akan diumumkan," tandasnya.

Sementara kompensasi yang disiapkan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai dampak dari kebijakan menaikkan harga BBM. Langkah tersebut disanggah jika bermuatan politis.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(kff/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%