detikcom

Rabu, 05/06/2013 11:52 WIB

PKS Terbelah, Tifatul Sembiring: Koalisi Harusnya Seiring Sejalan

Ahmad Toriq - detikNews
Tifatul Sembiring
Jakarta - Perpecahan internal PKS semakin mengemuka. Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM ditentang para menteri dari PKS, salah satunya Menkominfo Tifatul Sembiring.

Mantan Presiden PKS ini mengingatkan pentingnya menghormati etika koalisi. PKS memang sampai disebut bermuka dua hingga dianggap partai munafik oleh mitra koalisi, lantaran ngotot melakukan pencitraan dengan menolak kenaikan harga BBM.

"Saya pikir sebagai koalisi harus seiring sejalan. Kalau soal di bawah, ini mungkin masalah sosialisasi, nanti akan ada rapat dewan pimpinan tingkat pusat yang diperluas dengan mengajak fraksi, supaya satu sikap," ujar Tifatul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/5/2013).

Sejauh ini, menurut Tifatul, PKS juga masih tergabung dalam Setgab koalisi. Jadi tak ada alasan melawan keputusan Setgab.

"Koalisi menurut ketua Majelis Syuro kita jalan terus," kata Tifatul.

Tifatul mengatakan sebagai anggota koalisi, sudah selayaknya PKS mendukung kebijakan pemerintah. Namun dia memahami reaksi keras mitra koalisi yakni PKB, PAN, PPP, PD, dan Golkar, yang mempermasalahkan sikap DPP PKS di bawah Presiden PKS Anis Matta yang keras menyuarakan penolakan kenaikan BBM.

"Di Setgab ada reaksi itu pantas saja, ini kok ada yang lain sendiri, tapi kewajiban saya mensosialisasikan," tuturnya.



Banjir mengepung Ibukota Jakarta. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
79%
Kontra
21%