detikcom
Rabu, 05/06/2013 11:52 WIB

PKS Terbelah, Tifatul Sembiring: Koalisi Harusnya Seiring Sejalan

Ahmad Toriq - detikNews
Tifatul Sembiring
Jakarta - Perpecahan internal PKS semakin mengemuka. Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM ditentang para menteri dari PKS, salah satunya Menkominfo Tifatul Sembiring.

Mantan Presiden PKS ini mengingatkan pentingnya menghormati etika koalisi. PKS memang sampai disebut bermuka dua hingga dianggap partai munafik oleh mitra koalisi, lantaran ngotot melakukan pencitraan dengan menolak kenaikan harga BBM.

"Saya pikir sebagai koalisi harus seiring sejalan. Kalau soal di bawah, ini mungkin masalah sosialisasi, nanti akan ada rapat dewan pimpinan tingkat pusat yang diperluas dengan mengajak fraksi, supaya satu sikap," ujar Tifatul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/5/2013).

Sejauh ini, menurut Tifatul, PKS juga masih tergabung dalam Setgab koalisi. Jadi tak ada alasan melawan keputusan Setgab.

"Koalisi menurut ketua Majelis Syuro kita jalan terus," kata Tifatul.

Tifatul mengatakan sebagai anggota koalisi, sudah selayaknya PKS mendukung kebijakan pemerintah. Namun dia memahami reaksi keras mitra koalisi yakni PKB, PAN, PPP, PD, dan Golkar, yang mempermasalahkan sikap DPP PKS di bawah Presiden PKS Anis Matta yang keras menyuarakan penolakan kenaikan BBM.

"Di Setgab ada reaksi itu pantas saja, ini kok ada yang lain sendiri, tapi kewajiban saya mensosialisasikan," tuturnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%
MustRead close