Detik.com News
Detik.com
Rabu, 05/06/2013 11:52 WIB

PKS Terbelah, Tifatul Sembiring: Koalisi Harusnya Seiring Sejalan

Ahmad Toriq - detikNews
PKS Terbelah, Tifatul Sembiring: Koalisi Harusnya Seiring Sejalan Tifatul Sembiring
Jakarta - Perpecahan internal PKS semakin mengemuka. Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM ditentang para menteri dari PKS, salah satunya Menkominfo Tifatul Sembiring.

Mantan Presiden PKS ini mengingatkan pentingnya menghormati etika koalisi. PKS memang sampai disebut bermuka dua hingga dianggap partai munafik oleh mitra koalisi, lantaran ngotot melakukan pencitraan dengan menolak kenaikan harga BBM.

"Saya pikir sebagai koalisi harus seiring sejalan. Kalau soal di bawah, ini mungkin masalah sosialisasi, nanti akan ada rapat dewan pimpinan tingkat pusat yang diperluas dengan mengajak fraksi, supaya satu sikap," ujar Tifatul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/5/2013).

Sejauh ini, menurut Tifatul, PKS juga masih tergabung dalam Setgab koalisi. Jadi tak ada alasan melawan keputusan Setgab.

"Koalisi menurut ketua Majelis Syuro kita jalan terus," kata Tifatul.

Tifatul mengatakan sebagai anggota koalisi, sudah selayaknya PKS mendukung kebijakan pemerintah. Namun dia memahami reaksi keras mitra koalisi yakni PKB, PAN, PPP, PD, dan Golkar, yang mempermasalahkan sikap DPP PKS di bawah Presiden PKS Anis Matta yang keras menyuarakan penolakan kenaikan BBM.

"Di Setgab ada reaksi itu pantas saja, ini kok ada yang lain sendiri, tapi kewajiban saya mensosialisasikan," tuturnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%