detikcom
Rabu, 05/06/2013 11:52 WIB

PKS Terbelah, Tifatul Sembiring: Koalisi Harusnya Seiring Sejalan

Ahmad Toriq - detikNews
Tifatul Sembiring
Jakarta - Perpecahan internal PKS semakin mengemuka. Sikap PKS menolak kenaikan harga BBM ditentang para menteri dari PKS, salah satunya Menkominfo Tifatul Sembiring.

Mantan Presiden PKS ini mengingatkan pentingnya menghormati etika koalisi. PKS memang sampai disebut bermuka dua hingga dianggap partai munafik oleh mitra koalisi, lantaran ngotot melakukan pencitraan dengan menolak kenaikan harga BBM.

"Saya pikir sebagai koalisi harus seiring sejalan. Kalau soal di bawah, ini mungkin masalah sosialisasi, nanti akan ada rapat dewan pimpinan tingkat pusat yang diperluas dengan mengajak fraksi, supaya satu sikap," ujar Tifatul kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/5/2013).

Sejauh ini, menurut Tifatul, PKS juga masih tergabung dalam Setgab koalisi. Jadi tak ada alasan melawan keputusan Setgab.

"Koalisi menurut ketua Majelis Syuro kita jalan terus," kata Tifatul.

Tifatul mengatakan sebagai anggota koalisi, sudah selayaknya PKS mendukung kebijakan pemerintah. Namun dia memahami reaksi keras mitra koalisi yakni PKB, PAN, PPP, PD, dan Golkar, yang mempermasalahkan sikap DPP PKS di bawah Presiden PKS Anis Matta yang keras menyuarakan penolakan kenaikan BBM.

"Di Setgab ada reaksi itu pantas saja, ini kok ada yang lain sendiri, tapi kewajiban saya mensosialisasikan," tuturnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%