detikcom
Selasa, 04/06/2013 21:01 WIB

Antasari: JK Tahu Informasi di Balik Kasus Penembakan Nasrudin

Prins David Saut - detikNews
Antasari Azhar (ari/detikcom)
Jakarta - Antasari Azhar menyebut Jusuf Kalla (JK) mengetahui informasi penting soal pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Sehingga mantan Ketua KPK ini merasa yakin dirinya telah terkriminalisasi.

"Pak JK pernah menyampaikan kepada kami, sebelum peristiwa penembakan terjadi, dia mendapat informasi yang terjadi di situ," kata Antasari kepada wartawan usai sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013).

Antasari pun ingin JK memberikan penjelasan kepada publik soal informasi tersebut. Ia juga yakin JK bersedia untuk menyampaikan informasi tersebut.

"Kalau saya lihat dari sosok JK, dia pasti ingin menyampaikan apa yang ia ketahui," ungkap mantan ketua KPK ini.

Antasari membocorkan sedikit informasi yang dimaksud berupa pelaporan staf JK terkait suasana suatu lingkungan sebelum terjadi penembakan. Ia menginginkan JK hadir sebagai saksi dalam sidang uji materi yang sedang ditempuhnya di MK.

"Saya ingin Pak JK menyampaikannya di sini," tutup Antasari.

Sementara itu, Antasari memohon uji materi Pasal 268 ayat 3 UU KUHAP tentang Peninjauan Kembali. Menurut Antasari, pasal tersebut telah merugikan dirinya secara konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Antasari berharap permohonannya dikabulkan sehingga bisa mengajukan PK lebih dari sekali.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%