detikcom
Selasa, 04/06/2013 21:01 WIB

Antasari: JK Tahu Informasi di Balik Kasus Penembakan Nasrudin

Prins David Saut - detikNews
Antasari Azhar (ari/detikcom)
Jakarta - Antasari Azhar menyebut Jusuf Kalla (JK) mengetahui informasi penting soal pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Sehingga mantan Ketua KPK ini merasa yakin dirinya telah terkriminalisasi.

"Pak JK pernah menyampaikan kepada kami, sebelum peristiwa penembakan terjadi, dia mendapat informasi yang terjadi di situ," kata Antasari kepada wartawan usai sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013).

Antasari pun ingin JK memberikan penjelasan kepada publik soal informasi tersebut. Ia juga yakin JK bersedia untuk menyampaikan informasi tersebut.

"Kalau saya lihat dari sosok JK, dia pasti ingin menyampaikan apa yang ia ketahui," ungkap mantan ketua KPK ini.

Antasari membocorkan sedikit informasi yang dimaksud berupa pelaporan staf JK terkait suasana suatu lingkungan sebelum terjadi penembakan. Ia menginginkan JK hadir sebagai saksi dalam sidang uji materi yang sedang ditempuhnya di MK.

"Saya ingin Pak JK menyampaikannya di sini," tutup Antasari.

Sementara itu, Antasari memohon uji materi Pasal 268 ayat 3 UU KUHAP tentang Peninjauan Kembali. Menurut Antasari, pasal tersebut telah merugikan dirinya secara konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. Antasari berharap permohonannya dikabulkan sehingga bisa mengajukan PK lebih dari sekali.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(vid/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%