detikcom
Selasa, 04/06/2013 20:30 WIB

Kenapa Kejagung Stop Penyidikan Korupsi Gubernur Kaltim?

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan tersangka Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Apa alasan hukumnya?

Direktur Penydikan Jampidsus, Adi Toegarisma mengatakan, peran Awang Faroek tidak disebut dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung (MA) terhadap dua terdakwa lain dalam kasus tersebut, yakni Dirut Kutai Timur Energi (KTE) Anung Nugroho dan Direktur KTE Apidian Triwahyudi.

"Dalam putusan yang sudah inkrah (Kasasi) itu tidak menggambarkan keterlibatan Awang Faruk dalam kasus itu, karena dalam kasus itu hasil penyidikan yang kita kerjakan. Kemudian kita limpahkan ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung," kata Adi kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Alasan lainnya adalah saat proses jual-beli saham itu terjadi bukan pada saat Awang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan ketika akan menjual saham tersebut Awang Faroek sudah melayangkan surat ke DPRD Kutai Timur bahwa hasil penjualan itu masuk dalam aset daerah. Dalam pertimbangan hukum putusan kasasi sama sekali tidak menyentuh Awang.

"Dalam pertimbangan hukum putusannya sama sekali tidak menyentuh Awang Faruk karena memang ketika itu yang bersangkutan belum bupati. Ini kasusnya di kabupaten," ucap Adi.

Adi menambahkan dalam putusan itu juga tegas disebutkan bahwa dalam kasus ini masuk ke dalam corporate crime atau kejahatan perusahaan.

"Secara detail lagi dalam pertimbangan hukum, putusan MA dikatakan bahwa perkara ini adalah perseroan yang bertanggung jawab adalah direksinya, keduanya yang dihukum," tambah Adi.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/mad)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
65%
Kontra
35%