Detik.com News
Detik.com

Selasa, 04/06/2013 20:30 WIB

Kenapa Kejagung Stop Penyidikan Korupsi Gubernur Kaltim?

Salmah Muslimah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Kenapa Kejagung Stop Penyidikan Korupsi Gubernur Kaltim?
Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) dengan tersangka Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. Apa alasan hukumnya?

Direktur Penydikan Jampidsus, Adi Toegarisma mengatakan, peran Awang Faroek tidak disebut dalam putusan pengadilan Mahkamah Agung (MA) terhadap dua terdakwa lain dalam kasus tersebut, yakni Dirut Kutai Timur Energi (KTE) Anung Nugroho dan Direktur KTE Apidian Triwahyudi.

"Dalam putusan yang sudah inkrah (Kasasi) itu tidak menggambarkan keterlibatan Awang Faruk dalam kasus itu, karena dalam kasus itu hasil penyidikan yang kita kerjakan. Kemudian kita limpahkan ke pengadilan sampai ke Mahkamah Agung," kata Adi kepada wartawan di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Alasan lainnya adalah saat proses jual-beli saham itu terjadi bukan pada saat Awang menjabat sebagai Bupati Kutai Timur dan ketika akan menjual saham tersebut Awang Faroek sudah melayangkan surat ke DPRD Kutai Timur bahwa hasil penjualan itu masuk dalam aset daerah. Dalam pertimbangan hukum putusan kasasi sama sekali tidak menyentuh Awang.

"Dalam pertimbangan hukum putusannya sama sekali tidak menyentuh Awang Faruk karena memang ketika itu yang bersangkutan belum bupati. Ini kasusnya di kabupaten," ucap Adi.

Adi menambahkan dalam putusan itu juga tegas disebutkan bahwa dalam kasus ini masuk ke dalam corporate crime atau kejahatan perusahaan.

"Secara detail lagi dalam pertimbangan hukum, putusan MA dikatakan bahwa perkara ini adalah perseroan yang bertanggung jawab adalah direksinya, keduanya yang dihukum," tambah Adi.Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/mad)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Atasi Prostitusi, Tiru Swedia yang Hukum Pembeli Jasa dan Germo PSK!

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan RI harus belajar dari Swedia untuk mengatasi prostitusi. Swedia melegalkan PSK namun mengkriminalkan mereka yang membeli jasa PSK dan germo yang menjual PSK. Bila Anda setuju usulan Mensos Khofifah, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%