detikcom

Selasa, 04/06/2013 18:52 WIB

Komut PT SHS Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi Benih di Kementan

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Komisaris utama PT Sang Hyang Sri (PT SHS), Memet Gunawan diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan benih di Kementerian Pertanian (Kementan). Memet diperiksa sebagai saksi.

"Tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi Memet Gunawan selaku komisaris utama PT SHS," kata Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi kepada wartawan di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Memet diperiksa terkait mekanisme dan tata cara pemberian bonus kinerja dan jasa produksi di PT SHS.

Sebelumnya Kejagung telah menetapkan Tiga tersangka dalam kasus ini yakni, mantan Dirut PT SHS Kaharuddin, Karyawan PT SHS Subagyo, dan Manajer Kantor Cabang Tegal PT SHS Hartono. Februari lalu kejagung juga sudah meminta pihak imigrasi melakukan pencegahan kepada para tersangka.

Bukti permulaan adanya peristiwa tindak pidana korupsi di PT SHS bervariasi. Mulai dari rekayasa pelelangan atau tender, biaya pengelolaan cadangan benih nasional sebesar 5 persen dari nilai kontrak tidak pernah disalurkan kepada kantor regional daerah.

Kejaksaan juga telah melakukan penyelidikan ke lapangan di antaranya ke wilayah Jawa Tengah, Banten, Jambi dan Lampung. Dari hasil penyelidikan ditemukan barang bukti penyimpangan di antaranya penggelembungan anggaran.

Namun, hingga kini Kejagung belum mengumumkan berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(slm/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
61%
Kontra
39%