Selasa, 04/06/2013 18:52 WIB

Komut PT SHS Diperiksa dalam Kasus Dugaan Korupsi Benih di Kementan

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Komisaris utama PT Sang Hyang Sri (PT SHS), Memet Gunawan diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan benih di Kementerian Pertanian (Kementan). Memet diperiksa sebagai saksi.

"Tim penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi Memet Gunawan selaku komisaris utama PT SHS," kata Kapuspenkum Kejagung, Setia Untung Arimuladi kepada wartawan di Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Selasa (4/6/2013).

Memet diperiksa terkait mekanisme dan tata cara pemberian bonus kinerja dan jasa produksi di PT SHS.

Sebelumnya Kejagung telah menetapkan Tiga tersangka dalam kasus ini yakni, mantan Dirut PT SHS Kaharuddin, Karyawan PT SHS Subagyo, dan Manajer Kantor Cabang Tegal PT SHS Hartono. Februari lalu kejagung juga sudah meminta pihak imigrasi melakukan pencegahan kepada para tersangka.

Bukti permulaan adanya peristiwa tindak pidana korupsi di PT SHS bervariasi. Mulai dari rekayasa pelelangan atau tender, biaya pengelolaan cadangan benih nasional sebesar 5 persen dari nilai kontrak tidak pernah disalurkan kepada kantor regional daerah.

Kejaksaan juga telah melakukan penyelidikan ke lapangan di antaranya ke wilayah Jawa Tengah, Banten, Jambi dan Lampung. Dari hasil penyelidikan ditemukan barang bukti penyimpangan di antaranya penggelembungan anggaran.

Namun, hingga kini Kejagung belum mengumumkan berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek tersebut.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%