Detik.com News
Detik.com
Selasa, 04/06/2013 15:03 WIB

KSAD: Sidang Kasus Cebongan Diawasi KY

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
KSAD: Sidang Kasus Cebongan Diawasi KY KSAD Jenderal Moeldoko.
Jakarta - Rangkaian sidang kasus penyerangan LP Cebongan oleh oknum Kopassus, akan dimulai pertengahan bulan ini. Sidang yang digelar di Pengadilan Militer Yogyakarta ini juga dalam pengawasan Komisi Yudisial.

"Sesuai aturan, pengadilan militer juga diawasi KY. Para hakimnya bekerja dalam pengawasan KY juga," kata KSAD Jenderal Moeldoko di Mabes AD, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (4/6/2013).

Danrem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Adi Widjaya, yang ditemui secara terpisah mengatakan, sidang akan mulai digelar pada 15 Juni mendatang. Untuk pengamanan, sudah ada koordinasi dengan Polda DIY selaku pihak berwenang.

"Pokoknya sebelum puasa ini sidangnya,"kata Adi Widjaya, usai menghadiri acara safety riding di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Selasa(4/6/2013).

Jumlah personel yang akan dikerahkan dalam pengamanan sidang tergantung situasi sidang. Karena sidang tidak gelar secara serentak. Jumlah personel pengamanan bergantung pada jadwal berapa yang akan menjalani sidang.

Sidang kasus penyerangan ini tidak hanya sehari, namun bisa berkelanjutan. Karena sidang akan dipecah-pecah.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(fiq/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%