Selasa, 04/06/2013 14:00 WIB

KPU Umumkan DCS 13 Juni, Masyarakat Diminta Beri Masukan

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU telah selesai memverifikasi seluruh berkas perbaikan bakal calon anggota legislatif untuk Pileg 2014. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) tanggal 13 Juni 2013.

"KPU saat ini masih melakukan penyusunan DCS yang dimulai sejak 30 Mei sampai 12 Juni. Hasilnya, DCS akan diumumkan pada tanggal 13 Juni di media massa dan sarana pengumuman lain," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada detikcom, Selasa (4/6/2013).

DCS yang akan diumumkan itu memuat gambar dan nomor parpol, serta nama-nama dan pas foto diri terbaru caleg. KPU akan meminta persetujuan pimpinan parpol atau petugas penghubung parpol sebelum merilis DCS tersebut.

Menurut Ferry, setelah diumumkan maka tidak ada lagi masa perbaikan caleg. Perubahan DCS hanya dimungkinkan jika calon tersebut meninggal dunia atau adanya masukan atau tanggapan masyarakat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi caleg.

"Masyarakat diharapkan bisa memberi masukan dan tanggapan atas DCS yang ditetapkan," ucapnya.

Misal, jika masyarakat mengetahui ada caleg yang menggunakan ijazah palsu dan terbukti, maka caleg bersangkutan akan dibatalkan dari pencalonan alias dihapus dari DCS.

Namun KPU akan memberi kesempatan kepada parpol untuk menyampaikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat tersebut. Baru setelah itu KPU mengumumkan Daftar Caleg Tetap (DCT).

"KPU akan tetapkan DCT pada 25 Agustus 2013," ucap mantan ketua KPU Jawa Barat itu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(iqb/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%