detikcom
Selasa, 04/06/2013 14:00 WIB

KPU Umumkan DCS 13 Juni, Masyarakat Diminta Beri Masukan

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU telah selesai memverifikasi seluruh berkas perbaikan bakal calon anggota legislatif untuk Pileg 2014. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) tanggal 13 Juni 2013.

"KPU saat ini masih melakukan penyusunan DCS yang dimulai sejak 30 Mei sampai 12 Juni. Hasilnya, DCS akan diumumkan pada tanggal 13 Juni di media massa dan sarana pengumuman lain," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada detikcom, Selasa (4/6/2013).

DCS yang akan diumumkan itu memuat gambar dan nomor parpol, serta nama-nama dan pas foto diri terbaru caleg. KPU akan meminta persetujuan pimpinan parpol atau petugas penghubung parpol sebelum merilis DCS tersebut.

Menurut Ferry, setelah diumumkan maka tidak ada lagi masa perbaikan caleg. Perubahan DCS hanya dimungkinkan jika calon tersebut meninggal dunia atau adanya masukan atau tanggapan masyarakat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi caleg.

"Masyarakat diharapkan bisa memberi masukan dan tanggapan atas DCS yang ditetapkan," ucapnya.

Misal, jika masyarakat mengetahui ada caleg yang menggunakan ijazah palsu dan terbukti, maka caleg bersangkutan akan dibatalkan dari pencalonan alias dihapus dari DCS.

Namun KPU akan memberi kesempatan kepada parpol untuk menyampaikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat tersebut. Baru setelah itu KPU mengumumkan Daftar Caleg Tetap (DCT).

"KPU akan tetapkan DCT pada 25 Agustus 2013," ucap mantan ketua KPU Jawa Barat itu.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%