Selasa, 04/06/2013 14:00 WIB

KPU Umumkan DCS 13 Juni, Masyarakat Diminta Beri Masukan

M Iqbal - detikNews
Jakarta - KPU telah selesai memverifikasi seluruh berkas perbaikan bakal calon anggota legislatif untuk Pileg 2014. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) tanggal 13 Juni 2013.

"KPU saat ini masih melakukan penyusunan DCS yang dimulai sejak 30 Mei sampai 12 Juni. Hasilnya, DCS akan diumumkan pada tanggal 13 Juni di media massa dan sarana pengumuman lain," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, kepada detikcom, Selasa (4/6/2013).

DCS yang akan diumumkan itu memuat gambar dan nomor parpol, serta nama-nama dan pas foto diri terbaru caleg. KPU akan meminta persetujuan pimpinan parpol atau petugas penghubung parpol sebelum merilis DCS tersebut.

Menurut Ferry, setelah diumumkan maka tidak ada lagi masa perbaikan caleg. Perubahan DCS hanya dimungkinkan jika calon tersebut meninggal dunia atau adanya masukan atau tanggapan masyarakat yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi caleg.

"Masyarakat diharapkan bisa memberi masukan dan tanggapan atas DCS yang ditetapkan," ucapnya.

Misal, jika masyarakat mengetahui ada caleg yang menggunakan ijazah palsu dan terbukti, maka caleg bersangkutan akan dibatalkan dari pencalonan alias dihapus dari DCS.

Namun KPU akan memberi kesempatan kepada parpol untuk menyampaikan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat tersebut. Baru setelah itu KPU mengumumkan Daftar Caleg Tetap (DCT).

"KPU akan tetapkan DCT pada 25 Agustus 2013," ucap mantan ketua KPU Jawa Barat itu.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(iqb/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%