detikcom
Selasa, 04/06/2013 11:37 WIB

PKS Membangkang, Setgab Gelar Rapat di Rumah Wapres Boediono Malam Ini

Ahmad Toriq - detikNews
Wapres Boediono
Jakarta - PKS mengingkari keputusan Setgab koalisi terkait kenaikan harga BBM. Setgab koalisi pun kembali menggelar rapat malam ini, menentukan arah kebijakan kenaikan harga BBM.

"Yang diundang Ketua Umum sama Ketua Fraksi partai," kata Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (4/6/2013).

Rapat akan dimulai pukul 19.30 WIB. Materi rapat berkutat pada rencana kenaikan BBM dan kompensasinya bagi rakyat.

"Bahas BBM dong," ujarnya.

Apakah PKS diundang di rapat ini? Apakah rapat ini membahas sanksi sampai mengeluarkan PKS dari koalisi? "Saya nggak tahu," jawab Hasrul singkat.

Memang sebelumnya Wakil Ketua FPD DPR Sutan Bhatoegana mengancam akan membawa 'kenakalan' PKS ke rapat Setgab koalisi. PKS sendiri semakin bulat menentang kebijakan pemerintah dan malah menebar spanduk menolak kenaikan BBM ke seluruh Indonesia.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(van/try)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%