detikcom
Senin, 03/06/2013 19:03 WIB

Bintara di Bukittinggi yang Ancam Bacok Perwira Pernah Terlibat Narkoba

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Seorang bintara mengamuk di Mapolres Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar). Bintara tersebut dikenal nakal dan pernah menjalani sidang disiplin sebanyak tiga kali.

"Pernah disidang disiplin 2 kali kasus narkoba dan 1 kali masalah kedinasan," kata salah seorang sumber di Polres Bukittinggi, saat dihubungi detikcom, Senin (3/6/2013).

Kadiv Humas Polri Irjen Suhardi Alius membenarkan bila bintara yang mengamuk meminta gaji yang belum dibayarkan Polri dan mengancam membacok Wakil Kapolres Bukittinggi itu dikenal nakal.

"Dia sudah tidak masuk selama 4 bulan," kata Suhardi.

Guna mendapatkan informasi utuh dan menyeret bintara tersebut ke meja hijau, Polda Sumbar menerjunkan Bidang Propam Polda Sumbar untuk melihat bagaimana asal mula peristiwa tersebut terjadi.

Sebelumnya, sekitar pukul 13.00 WIB, salah seorang bintara mengamuk di ruang bendahara gaji Polres Bukittinggi. Dia meminta bendahara membayarkan gajinya yang sudah beberapa bulan tidak diberikan.

Berang tidak diberikan, bintara tersebut mengamuk dan memukuli sang bendahara. Tidak puas dengan itu, dia mengeluarkan parang dan membacokkannya ke pintu dan meja bendahara.

Tidak itu saja, bintara ini keluar dan mencari pimpinannya. Yang dia temui adalah Wakil Pores Bukittinggi dan langsung mengancam akan membacok pimpinannya tersebut. Meski diberikan tembakan peringatan, pelaku tetap mengejar pimpinannya. Akhirnya, dia dilumpuhkan dengan tembakan yang mengenai bagian kakinya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(ndr/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%