detikcom
Senin, 03/06/2013 12:10 WIB

PKS Melawan, Bhatoegana: Enaknya Mau, Anaknya Nggak Mau

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Sutan Bhatoegana
Jakarta - Mendapat jatah 3 menteri tak membuat PKS setia mendukung kebijakan pemerintah. Ibarat pasangan kekasih, PKS mau enaknya saja.

"Ini yang namanya koalisi basa-basi, basanya mau basinya nggak mau. Ibaratnya enaknya mau, anaknya nggak mau," komentar Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana kepada detikcom, Senin (3/6/2013).

Harusnya PKS gentleman. Kalau memang tak sanggup mematuhi komitmen, kenapa harus memaksakan berada di koalisi pemerintahan.

"Gentleman sejak awal kalau nggak suka di koalisi. Mungkin nanti Setgab merapatkan hal demikian ini," kata Sutan.

Kemarahan Sutan hanyalah sedikit mewakili sikap partai koalisi yang meliputi PAN, PKB, PPP, Golkar, dan Partai Demokrat. Karena selama ini PKS kerap berseberangan dengan sikap koalisi.

"Ini PKS sudah tebar spanduk di mana-mana. Ini kan perlu kita pertanyakan. Jangan mau enaknya saja," protes Sutan.

Spanduk yang dimaksud bertuliskan PKS menolak kenaikan harga BBM. PKS nyata-nyata 'berjualan' sikap menolak kenaikan harga BBM di banyak spanduk.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(van/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%