Senin, 03/06/2013 09:59 WIB

Korban Trafficking Ini Butuh Waktu 10 Tahun Mencari Keadilan di Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Rumor lamanya mencari keadilan lewat pengadilan bisa jadi benar. Seperti terjadi atas korban perdagangan manusia (trafficking) di Dumai, Riau yang mengajukan gugatan tahun 2001 dan baru diputus berkekuatan hukum sepuluh tahun kemudian.

"KY menyesalkan masih adanya proses persidangan yang demikian lama. Apalagi ada adagium keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan juga," kata juru bicara Komisi Yudisial (KY), Asep Rahmat Fajar kepada wartawan, Senin (3/5/2013).

Berikut perjalanan panjang kasus tersebut sesuai salinan putusan kasasi nomor 137 K/Pdt/2008:

3 Februari 2000
Tiga anak perempuan dijual ke Mami Marni, pengelola tempat hiburan malam di Dumai, Riau. Mereka pun dipaksa menjadi pelacur dengan upah Rp 50 ribu sekali kencan. Hal ini berjalan hingga satu bulan lamanya.

Maret 2000
Polisi menggerebek lokalisasi tersebut.

17 Juli 2000
Anak buah mami marni dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas kasus itu. Adapun Mami marni lolos dari jerat hukum.

Lantas, orang tua korban mengajukan gugatan perdata atas apa yang dialami anak-anaknya. Keluarga korban menggugat kerugian materil Rp 130,7 juta dan kerugian immateril Rp 200 juta. Marni dan anak buahnya dinilai menghancurkan masa depan akan-anak dan keperawanan anak perempuan mereka.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asp/van)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%