Detik.com News
Detik.com
Senin, 03/06/2013 09:59 WIB

Korban Trafficking Ini Butuh Waktu 10 Tahun Mencari Keadilan di Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Korban Trafficking Ini Butuh Waktu 10 Tahun Mencari Keadilan di Pengadilan Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Rumor lamanya mencari keadilan lewat pengadilan bisa jadi benar. Seperti terjadi atas korban perdagangan manusia (trafficking) di Dumai, Riau yang mengajukan gugatan tahun 2001 dan baru diputus berkekuatan hukum sepuluh tahun kemudian.

"KY menyesalkan masih adanya proses persidangan yang demikian lama. Apalagi ada adagium keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan juga," kata juru bicara Komisi Yudisial (KY), Asep Rahmat Fajar kepada wartawan, Senin (3/5/2013).

Berikut perjalanan panjang kasus tersebut sesuai salinan putusan kasasi nomor 137 K/Pdt/2008:

3 Februari 2000
Tiga anak perempuan dijual ke Mami Marni, pengelola tempat hiburan malam di Dumai, Riau. Mereka pun dipaksa menjadi pelacur dengan upah Rp 50 ribu sekali kencan. Hal ini berjalan hingga satu bulan lamanya.

Maret 2000
Polisi menggerebek lokalisasi tersebut.

17 Juli 2000
Anak buah mami marni dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas kasus itu. Adapun Mami marni lolos dari jerat hukum.

Lantas, orang tua korban mengajukan gugatan perdata atas apa yang dialami anak-anaknya. Keluarga korban menggugat kerugian materil Rp 130,7 juta dan kerugian immateril Rp 200 juta. Marni dan anak buahnya dinilai menghancurkan masa depan akan-anak dan keperawanan anak perempuan mereka.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%