detikcom
Senin, 03/06/2013 09:59 WIB

Korban Trafficking Ini Butuh Waktu 10 Tahun Mencari Keadilan di Pengadilan

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Gedung MA (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Rumor lamanya mencari keadilan lewat pengadilan bisa jadi benar. Seperti terjadi atas korban perdagangan manusia (trafficking) di Dumai, Riau yang mengajukan gugatan tahun 2001 dan baru diputus berkekuatan hukum sepuluh tahun kemudian.

"KY menyesalkan masih adanya proses persidangan yang demikian lama. Apalagi ada adagium keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan juga," kata juru bicara Komisi Yudisial (KY), Asep Rahmat Fajar kepada wartawan, Senin (3/5/2013).

Berikut perjalanan panjang kasus tersebut sesuai salinan putusan kasasi nomor 137 K/Pdt/2008:

3 Februari 2000
Tiga anak perempuan dijual ke Mami Marni, pengelola tempat hiburan malam di Dumai, Riau. Mereka pun dipaksa menjadi pelacur dengan upah Rp 50 ribu sekali kencan. Hal ini berjalan hingga satu bulan lamanya.

Maret 2000
Polisi menggerebek lokalisasi tersebut.

17 Juli 2000
Anak buah mami marni dijatuhi hukuman 2 tahun penjara atas kasus itu. Adapun Mami marni lolos dari jerat hukum.

Lantas, orang tua korban mengajukan gugatan perdata atas apa yang dialami anak-anaknya. Keluarga korban menggugat kerugian materil Rp 130,7 juta dan kerugian immateril Rp 200 juta. Marni dan anak buahnya dinilai menghancurkan masa depan akan-anak dan keperawanan anak perempuan mereka.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%