detikcom
Senin, 03/06/2013 08:35 WIB

Melangitkan Pancasila

Ichdinas Shirotol Mustaqim - detikNews
Halaman 1 dari 6
Jakarta - Tanggal 1 Juni 2013 genap 68 tahun lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Saat ditanya apa itu Pancasila, rakyat (akar rumput) kebanyakan tentu tak dapat menjelaskan dengan baik (retorik) apa itu Pancasila.

Kalaupun ada jawaban itu sederhana saja: "Pancasila adalah dasar negara". Itu sebagaimana mereka ketahui dalam salah satu lirik lagu wajib nasional berjudul "Garuda Pancasila" ciptaan Sudharnoto, seorang seniman nasionalis kelahiran Kendal, Jawa Tengah 24 Oktober 1925.

Berikut kutipan lengkap lirik lagu ciptaan pria yang sempat mengenyam pendidikan di fakultas kedokteran Universitas Indonesia ini:

Garuda Pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar Negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju…maju.. 3x

Tetapi jika kita bertanya seperti apa Pancasila dalam praktik, maka hendaklah kita melihat dan merasakan dari dekat bagaimana kehidupan rakyat kecil dalam kesehariannya.

Karena dari situlah akan tampak dengan jelas bahwa ternyata betapa nyatanya Pancasila hidup melingkupi keseharian mereka. Kehidupan petani, nelayan, buruh pabrik yang dengan ikhlas, bahu-membahu membangun jalan, saluran irigasi, tempat pribadatan, atau fasilitas umum lainnya di desa atau kampung tempat mereka tinggal.

Mereka yang dengan sigap memberikan bantuan pertolongan jika tetangganya ada yang sakit, meninggal dunia, hendak melahirkan atau hendak melakukan sebuah perayaan perkawinan atau perayaan lainnya.Next

Halaman 1 2 3 4 5 6

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(wwn/wwn)




Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
63%
Kontra
37%