detikcom
Sabtu, 01/06/2013 09:30 WIB

Seleksi Calon Hakim Agung

Seorang Calon Hakim Agung Hartanya Mencapai Rp 4,9 M

Prins David Saut - detikNews
Jakarta - Komisi Yudisial (KY) akan melakukan verifikasi harta kekayaan 35 peserta calon hakim agung . KY mencatat seorang kandidat di suatu wilayah di Sumatera memiliki kekayaan Rp 4,9 miliar. Kira-kira apa saja hartanya?

"Ini Komisioner KY sudah di Sumatera dan akan melihat tempat tinggal, barang, dan dokumen si calon," kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar kepada detikcom, Sabtu (1/6/2013).

Calon hakim agung dengan total kekayaan Rp 4.921.624.074 tersebut berasal di suatu wilayah di Sumatera, dan hendak mengisi kamar pidana. Sementara KY mencatat seorang calon yang paling sedikit hartanya juga berasal dari Sumatera, melamar untuk kamar perdata.

"Jumlah terbanyak ini berasal dari hakim karir. Jumlah harta paling sedikit dari non karir, seorang dosen, sebesar Rp 316.760.000," ujar Asep.

KY hanya akan melihat langsung harta kekayaan fisik yang dimiliki para calon seperti mobil, properti, perhiasan, dan lainnya. Untuk data transaksi via rekening, KY akan menggandeng KPK dan PPATK.

"Kita akan minta dokumen PPATK dan KPK seperti biasa, itu rutin," tutup Asep.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(vid/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%