Sabtu, 01/06/2013 06:04 WIB

Surat Perintah Seks Bebas, Polisi Lakukan Uji Labfor

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Bandung, AKBP Trunoyudho Andiko, membantah telah menetapkan tersangka dalam kasus 'Surat Perintah' yang beredar di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Bandung. Penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait keaslian surat tersebut.

"Asli atau palsu itu bukan kewenangan penyidik untuk mengatakannya, tapi hasil scientifik dari uji labfor. Kita masih uji labfor surat tersebut," kata Yudho saat berbincang dengan detikcom, Jumat (31/5/2013) malam.

Dari penyelidikan, pihaknya banyak menemukan kejanggalan terkait keaslian surat tersebut. Hal itu terlihat dari adanya materai yang terdapat di dalam surat tersebut.

"Surat apapun di format pemerintah daerah masa iya memakai materai," kata Yudho.

Materai, dia melanjutkan, dalam surat pemerintahan daerah digunakan untuk mengikat suatu perjanjian. Legitimasi. Begitu pula kejanggalan lainnya, yaitu tanda tangan palsu yang tertera dalam surat tersebut.

Hingga saat ini, kepolisian masih memeriksa tiga orang saksi dalam membantu penyelidikan tersebut. Satu diantaranya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dua lainnya adalah pegawau di instansi tersebut.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(ahy/ahy)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%