detikcom
Sabtu, 01/06/2013 06:04 WIB

Surat Perintah Seks Bebas, Polisi Lakukan Uji Labfor

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Bandung, AKBP Trunoyudho Andiko, membantah telah menetapkan tersangka dalam kasus 'Surat Perintah' yang beredar di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Bandung. Penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait keaslian surat tersebut.

"Asli atau palsu itu bukan kewenangan penyidik untuk mengatakannya, tapi hasil scientifik dari uji labfor. Kita masih uji labfor surat tersebut," kata Yudho saat berbincang dengan detikcom, Jumat (31/5/2013) malam.

Dari penyelidikan, pihaknya banyak menemukan kejanggalan terkait keaslian surat tersebut. Hal itu terlihat dari adanya materai yang terdapat di dalam surat tersebut.

"Surat apapun di format pemerintah daerah masa iya memakai materai," kata Yudho.

Materai, dia melanjutkan, dalam surat pemerintahan daerah digunakan untuk mengikat suatu perjanjian. Legitimasi. Begitu pula kejanggalan lainnya, yaitu tanda tangan palsu yang tertera dalam surat tersebut.

Hingga saat ini, kepolisian masih memeriksa tiga orang saksi dalam membantu penyelidikan tersebut. Satu diantaranya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dua lainnya adalah pegawau di instansi tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(ahy/ahy)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%
MustRead close