Sabtu, 01/06/2013 06:04 WIB

Surat Perintah Seks Bebas, Polisi Lakukan Uji Labfor

Andri Haryanto - detikNews
Jakarta - Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Bandung, AKBP Trunoyudho Andiko, membantah telah menetapkan tersangka dalam kasus 'Surat Perintah' yang beredar di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Bandung. Penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait keaslian surat tersebut.

"Asli atau palsu itu bukan kewenangan penyidik untuk mengatakannya, tapi hasil scientifik dari uji labfor. Kita masih uji labfor surat tersebut," kata Yudho saat berbincang dengan detikcom, Jumat (31/5/2013) malam.

Dari penyelidikan, pihaknya banyak menemukan kejanggalan terkait keaslian surat tersebut. Hal itu terlihat dari adanya materai yang terdapat di dalam surat tersebut.

"Surat apapun di format pemerintah daerah masa iya memakai materai," kata Yudho.

Materai, dia melanjutkan, dalam surat pemerintahan daerah digunakan untuk mengikat suatu perjanjian. Legitimasi. Begitu pula kejanggalan lainnya, yaitu tanda tangan palsu yang tertera dalam surat tersebut.

Hingga saat ini, kepolisian masih memeriksa tiga orang saksi dalam membantu penyelidikan tersebut. Satu diantaranya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dua lainnya adalah pegawau di instansi tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(ahy/ahy)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%