detikcom
Jumat, 31/05/2013 18:22 WIB

2 Direktur PT ISN Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Rp 60 M

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Dua orang direktur di PT Industri Sandang Nusantara (PT ISN) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset Patal Bekasi tahun 2012. Atas perbuatan mereka negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 60 miliar.

"Menetapkan tiga orang menjadi tersangka dua diantaranya dari PT ISN yaitu: LP (Dirut PT ISN), Ir. WKB (Direktur Keuangan PT ISN) dan Efrizal,SE (Dirut PT Artha Bangun Pratama)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi.

Penetapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print- 71 s/d 73/F.2/Fd.1/05/2013,tgl 31 Mei 2013. Untung mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup tentang terjadinya tindak pidana korupsi.

"Oleh sebab itu Kejagung RI meningkatkannya ke tahap penyidikan," sambung Setia di Kantor Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

"Diduga terjadi penjualan asset PT ISN di tahun 2012 berupa tanah Patal Bekasi seluas kurang lebih 160 Ha dengan harga Rp 160 M yang tidak sesuai dengan prosedur termasuk penggunaan dana penjualan Patal Bekasi. Sehingga untuk sementara dugaan kerugian negara ditaksir kurang lebih 60 M rupiah," paparnya lebih lanjut.

Untung menambahkan tim penyidik dalam kasus ini berjumlah tujuh orang dan diketuai oleh Andar Perdana. Selanjutnya tim akan menyusun rencana pelaksanaan penyidikan guna pengumpulan alat bukti atas dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN itu.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(slm/lh)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
68%
Kontra
32%