Jumat, 31/05/2013 16:38 WIB

Jelang Kenaikan Harga BBM, Polri Waspadai Aksi Penimbunan

E Mei Amelia R - detikNews
Jakarta - Kenaikan harga BBM bersudsidi rencananya akan efektif berlaku mulai akhir Juni mendatang. Untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan BBM, Polda Metro Jaya memperketat pengawasan dengan menggelar operasi khusus.

"Mengantisipasi kenaikan harga BBM, Polri dan Polda Metro Jaya akan menggelar 'Operasi Dian'. Pelaksanaanya disesuaikan dengan kapan mulai diberlakukannya harga BBM tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Rikwanto menegaskan, pihaknya akan menindak tegas pelaku yang melakukan penimbunan BBM. "Itu memang melanggar UU Migas," kata Rikwanto.

Kepolisian sendiri telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang diprediksi menjadi tempat penimbunan, seperti di daerah pinggiran. Berbagai modus penimbunan BBM juga diwaspadai kepolisian.

"Ada modus modifikasi kendaraan gunakan tangki tambahan. Ada modus mobil boks seolah-olah isi bbm mobil tapi selangnya masuk ke drum-drum," kata dia.

Pemerintah sendiri belum memutuskan kapan harga BBM mulai dinaikkan. Meski begitu, Polda Metro Jaya bersama dengan Pertamina tengah bersiap untuk sosialisasi terkait kenaikan harga BBM ini.

"Belum ada keputusan, masih kita tunggu. Minggu depan, Pertamina akan sosialisasikan ke Polda Metro Jaya untuk mengetahui masalah dan solusinya apa saat kenaikan harga BBM nanti," kata dia.

Selain mewaspadai penimbunan BBM, kepolisian juga akan melakukan pengamanan dalam distribusi BBM, juga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) untuk mengantisipasi adanya antrean akibat kelangkaan bensin.

"Tentu kita lakukan operasi berkaitan dengan penimbunan, distribusi, di SPBU kalau ada kelangkaan," tutup dia.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(mei/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
80%
Kontra
20%