detikcom
Jumat, 31/05/2013 16:34 WIB

Kondisi Hukum di Indonesia Dinilai Semakin Buruk

Septiana Ledysia - detikNews
Todung Mulya Lubis (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Dalam peluncuran buku Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 ditemukan beberapa penemuan yang mengejutkan. Salah satunya hasil survey yang dilakukan Indonesian Legal Roundtable (ILR) kondisi hukum di Indonesia ternyata dinilai semakin buruk.

Menurut Direktur Eksekutif ILR, Todung Mulya Lubis, penelitian ini menggunakan sample sebanyak 1220 responden dengan margin of error kurang lebih 3 persen. Dan dari penelitian tersebut ditemukan hasil tidak menggembirakan, dimana kondisi hukum di Indonesia hanya berada di titik 4,53 (menggunakan skala 1-10).

"Jadi dengan adanya buku ini kita akhirnya bisa mengetahui perkembangan hukum kita. Dan pada tahun 2012 hanya berada dibawa 5," ujar Todung dalam diskusi peluncuran buku indeks persepsi negara hukum 2012 di Hotel Sahid Jaya, Jumat (31/5/2013) .

Todung mengatakan, hasil tersebut didapatkan setelah memberikan pertanyaan dengan menggunakan 5 prinsip dasar yang menjadi pokok landasan. Pertama pemerintah berdasarkan hukum, kedua independensi kekuasaan kehakiman, ketiga penghormatan perlindungan HAM, Keempat akses terhadap keadilan dan kelima peraturan yang terbuka dan jelas.

"Dari hasil survey terhadap seluruh pertanyaan dan indikator dari kelima prinsip diketahui bahwa penghormatan dan pengakuan perlindungan HAM mendapatkan skor tertinggi yakni 5,74, prinsip pemerintahan berdasarkan hukum 4,77, independensi kekuasaan kehakiman 4,72, akses terhadap keadilan 4,28 dan prinsip peraturan terbuka 3,13," ujarnya.

Untuk itu diharapkan dengan adanya penelitian ini akan ada peningkatan kondisi hukum di Indonesia di tahun-tahun berikutnya.

"Buku seperti ini akan setiap tahun kita keluarkan untuk sebagai bahan pembelajaran untuk hukum di Indonesia," imbuhnya.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(spt/asp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%