detikcom
Jumat, 31/05/2013 16:34 WIB

Kondisi Hukum di Indonesia Dinilai Semakin Buruk

Septiana Ledysia - detikNews
Todung Mulya Lubis (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Dalam peluncuran buku Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 ditemukan beberapa penemuan yang mengejutkan. Salah satunya hasil survey yang dilakukan Indonesian Legal Roundtable (ILR) kondisi hukum di Indonesia ternyata dinilai semakin buruk.

Menurut Direktur Eksekutif ILR, Todung Mulya Lubis, penelitian ini menggunakan sample sebanyak 1220 responden dengan margin of error kurang lebih 3 persen. Dan dari penelitian tersebut ditemukan hasil tidak menggembirakan, dimana kondisi hukum di Indonesia hanya berada di titik 4,53 (menggunakan skala 1-10).

"Jadi dengan adanya buku ini kita akhirnya bisa mengetahui perkembangan hukum kita. Dan pada tahun 2012 hanya berada dibawa 5," ujar Todung dalam diskusi peluncuran buku indeks persepsi negara hukum 2012 di Hotel Sahid Jaya, Jumat (31/5/2013) .

Todung mengatakan, hasil tersebut didapatkan setelah memberikan pertanyaan dengan menggunakan 5 prinsip dasar yang menjadi pokok landasan. Pertama pemerintah berdasarkan hukum, kedua independensi kekuasaan kehakiman, ketiga penghormatan perlindungan HAM, Keempat akses terhadap keadilan dan kelima peraturan yang terbuka dan jelas.

"Dari hasil survey terhadap seluruh pertanyaan dan indikator dari kelima prinsip diketahui bahwa penghormatan dan pengakuan perlindungan HAM mendapatkan skor tertinggi yakni 5,74, prinsip pemerintahan berdasarkan hukum 4,77, independensi kekuasaan kehakiman 4,72, akses terhadap keadilan 4,28 dan prinsip peraturan terbuka 3,13," ujarnya.

Untuk itu diharapkan dengan adanya penelitian ini akan ada peningkatan kondisi hukum di Indonesia di tahun-tahun berikutnya.

"Buku seperti ini akan setiap tahun kita keluarkan untuk sebagai bahan pembelajaran untuk hukum di Indonesia," imbuhnya.


Indonesia jadi surga pelaku pedopilia dunia. Saksikan di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(spt/asp)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%