Jumat, 31/05/2013 16:34 WIB

Kondisi Hukum di Indonesia Dinilai Semakin Buruk

Septiana Ledysia - detikNews
Todung Mulya Lubis (ari saputra/detikcom)
Jakarta - Dalam peluncuran buku Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 ditemukan beberapa penemuan yang mengejutkan. Salah satunya hasil survey yang dilakukan Indonesian Legal Roundtable (ILR) kondisi hukum di Indonesia ternyata dinilai semakin buruk.

Menurut Direktur Eksekutif ILR, Todung Mulya Lubis, penelitian ini menggunakan sample sebanyak 1220 responden dengan margin of error kurang lebih 3 persen. Dan dari penelitian tersebut ditemukan hasil tidak menggembirakan, dimana kondisi hukum di Indonesia hanya berada di titik 4,53 (menggunakan skala 1-10).

"Jadi dengan adanya buku ini kita akhirnya bisa mengetahui perkembangan hukum kita. Dan pada tahun 2012 hanya berada dibawa 5," ujar Todung dalam diskusi peluncuran buku indeks persepsi negara hukum 2012 di Hotel Sahid Jaya, Jumat (31/5/2013) .

Todung mengatakan, hasil tersebut didapatkan setelah memberikan pertanyaan dengan menggunakan 5 prinsip dasar yang menjadi pokok landasan. Pertama pemerintah berdasarkan hukum, kedua independensi kekuasaan kehakiman, ketiga penghormatan perlindungan HAM, Keempat akses terhadap keadilan dan kelima peraturan yang terbuka dan jelas.

"Dari hasil survey terhadap seluruh pertanyaan dan indikator dari kelima prinsip diketahui bahwa penghormatan dan pengakuan perlindungan HAM mendapatkan skor tertinggi yakni 5,74, prinsip pemerintahan berdasarkan hukum 4,77, independensi kekuasaan kehakiman 4,72, akses terhadap keadilan 4,28 dan prinsip peraturan terbuka 3,13," ujarnya.

Untuk itu diharapkan dengan adanya penelitian ini akan ada peningkatan kondisi hukum di Indonesia di tahun-tahun berikutnya.

"Buku seperti ini akan setiap tahun kita keluarkan untuk sebagai bahan pembelajaran untuk hukum di Indonesia," imbuhnya.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(spt/asp)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%