Jumat, 31/05/2013 15:54 WIB

777 Peserta Tidak Lulus UN Tingkat SMP di Sumut

Khairul Ikhwan - detikNews
Ilustrasi/detikcom
Medan - Sebanyak 777 siswa tingkat SMP sederajat dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) di Sumatera Utara (Sumut). Jumlah ini mencapai 0,33 persen dari total peserta yang mencapai 236.962 siswa.

Ketua Panitia UN Sumut, Yusri menyatakan, hasil akhir yang tidak lulus ini bersifat final. Koreksi jumlah itu bisa saja terjadi, tetapi peluangnya sangat kecil.

"Ini final, kalau pun ada koreksi, ya bisa juga berubah. Tetapi dari sisi hasil, dibanding pengumuman SMA, pengumuman hasil UN yang SMP ini lebih baik," kata Yusri kepada wartawan di kantor Dinas Pendidikan Sumut, Jalan Cik Di Tiro, Medan, Jumat (31/5/2013).

Hasil UN SMP ini akan diumumkan di sekolah pada Sabtu (1/6/2013). Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pendidikan, dari 33 kabupaten dan kota di Sumut, jumlah siswa yang paling banyak tidak lulus berasal dari Kota Gunung Sitoli mencapai 285 siswa, kemudian Kabupaten Labuhan Batu 120 siswa, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 104 siswa, sedangkan Kota Medan siswa yang tidak lulus berjumlah 91 siswa.

Daerah dengan kelulusan 100 persen, yakni Kota Tanjung Balai dan Kota Sibolga. Kemudian Kabupaten Asahan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Nias Barat.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%