detikcom
Jumat, 31/05/2013 15:54 WIB

777 Peserta Tidak Lulus UN Tingkat SMP di Sumut

Khairul Ikhwan - detikNews
Ilustrasi/detikcom
Medan - Sebanyak 777 siswa tingkat SMP sederajat dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) di Sumatera Utara (Sumut). Jumlah ini mencapai 0,33 persen dari total peserta yang mencapai 236.962 siswa.

Ketua Panitia UN Sumut, Yusri menyatakan, hasil akhir yang tidak lulus ini bersifat final. Koreksi jumlah itu bisa saja terjadi, tetapi peluangnya sangat kecil.

"Ini final, kalau pun ada koreksi, ya bisa juga berubah. Tetapi dari sisi hasil, dibanding pengumuman SMA, pengumuman hasil UN yang SMP ini lebih baik," kata Yusri kepada wartawan di kantor Dinas Pendidikan Sumut, Jalan Cik Di Tiro, Medan, Jumat (31/5/2013).

Hasil UN SMP ini akan diumumkan di sekolah pada Sabtu (1/6/2013). Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Pendidikan, dari 33 kabupaten dan kota di Sumut, jumlah siswa yang paling banyak tidak lulus berasal dari Kota Gunung Sitoli mencapai 285 siswa, kemudian Kabupaten Labuhan Batu 120 siswa, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 104 siswa, sedangkan Kota Medan siswa yang tidak lulus berjumlah 91 siswa.

Daerah dengan kelulusan 100 persen, yakni Kota Tanjung Balai dan Kota Sibolga. Kemudian Kabupaten Asahan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Batubara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Nias Barat.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rul/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 14:12 WIB
    Ridwan Hasan Saputra: Matematika Sulit, Itu Fitnah
    Gb Pekan lalu, media sosial dihebohkan menyusul kabar tentang tugas matematika seorang siswa sekolah dasar bernama Habibi, yang mendapat nilai merah dari gurunya. Habibi disalahkan sang guru karena menuliskan bahwa 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4x6, bukan 6x4.
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%