detikcom
Jumat, 31/05/2013 11:30 WIB

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tetap di Koalisi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
DPP PKS
Jakarta - Semakin sulit membedakan partai koalisi pemerintahan dan oposisi. PKS yang menolak kenaikan harga BBM tetap bertahan di koalisi pemerintahan. Sementara Partai Gerindra yang tak masuk koalisi justru mendukung kebijakan Presiden SBY tersebut.

"Menolak kenaikan harga BBM, sikap PKS ingin agar pemerintah serius mengurus infrastruktur energi. Jangan sakit kanker diobati dengan Panadol," kata Ketua Humas DPP PKS, Mardani Alisera, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).

PKS menolak disebut mendadak berseberangan dengan sikap partai koalisi. Padahal awalnya PKS setuju kenaikan harga BBM, kala kebijakan ini dibahas di tingkat rapat Setgab Koalisi.

"Harapan kami sikap kami dipahami sebagai bagian dari pengingat untuk kebaikan," kata Mardani.

Sementara posisi PKS sampai saat ini masih berada di koalisi. Majelis Syuro PKS baru memutuskan hal ini beberapa hari lalu.

"Soal koalisi itu wewenang Majelis Syuro," tegas Mardani.

Posisi PKS yang tidak jelas menuai protes dari kalangan partai koalisi. Ketua FPD DPR Nurhayati Alie Assegaf menuturkan sikap PKS hanya sebagai pengalihan isu untuk mendongkrak PKS dari keterpurukan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%