Detik.com News
Detik.com

Jumat, 31/05/2013 11:30 WIB

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tetap di Koalisi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tetap di Koalisi DPP PKS
Jakarta - Semakin sulit membedakan partai koalisi pemerintahan dan oposisi. PKS yang menolak kenaikan harga BBM tetap bertahan di koalisi pemerintahan. Sementara Partai Gerindra yang tak masuk koalisi justru mendukung kebijakan Presiden SBY tersebut.

"Menolak kenaikan harga BBM, sikap PKS ingin agar pemerintah serius mengurus infrastruktur energi. Jangan sakit kanker diobati dengan Panadol," kata Ketua Humas DPP PKS, Mardani Alisera, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).

PKS menolak disebut mendadak berseberangan dengan sikap partai koalisi. Padahal awalnya PKS setuju kenaikan harga BBM, kala kebijakan ini dibahas di tingkat rapat Setgab Koalisi.

"Harapan kami sikap kami dipahami sebagai bagian dari pengingat untuk kebaikan," kata Mardani.

Sementara posisi PKS sampai saat ini masih berada di koalisi. Majelis Syuro PKS baru memutuskan hal ini beberapa hari lalu.

"Soal koalisi itu wewenang Majelis Syuro," tegas Mardani.

Posisi PKS yang tidak jelas menuai protes dari kalangan partai koalisi. Ketua FPD DPR Nurhayati Alie Assegaf menuturkan sikap PKS hanya sebagai pengalihan isu untuk mendongkrak PKS dari keterpurukan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%