detikcom

Jumat, 31/05/2013 11:30 WIB

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tetap di Koalisi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
DPP PKS
Jakarta - Semakin sulit membedakan partai koalisi pemerintahan dan oposisi. PKS yang menolak kenaikan harga BBM tetap bertahan di koalisi pemerintahan. Sementara Partai Gerindra yang tak masuk koalisi justru mendukung kebijakan Presiden SBY tersebut.

"Menolak kenaikan harga BBM, sikap PKS ingin agar pemerintah serius mengurus infrastruktur energi. Jangan sakit kanker diobati dengan Panadol," kata Ketua Humas DPP PKS, Mardani Alisera, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).

PKS menolak disebut mendadak berseberangan dengan sikap partai koalisi. Padahal awalnya PKS setuju kenaikan harga BBM, kala kebijakan ini dibahas di tingkat rapat Setgab Koalisi.

"Harapan kami sikap kami dipahami sebagai bagian dari pengingat untuk kebaikan," kata Mardani.

Sementara posisi PKS sampai saat ini masih berada di koalisi. Majelis Syuro PKS baru memutuskan hal ini beberapa hari lalu.

"Soal koalisi itu wewenang Majelis Syuro," tegas Mardani.

Posisi PKS yang tidak jelas menuai protes dari kalangan partai koalisi. Ketua FPD DPR Nurhayati Alie Assegaf menuturkan sikap PKS hanya sebagai pengalihan isu untuk mendongkrak PKS dari keterpurukan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%