Detik.com News
Detik.com
Jumat, 31/05/2013 11:30 WIB

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tetap di Koalisi

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tetap di Koalisi DPP PKS
Jakarta - Semakin sulit membedakan partai koalisi pemerintahan dan oposisi. PKS yang menolak kenaikan harga BBM tetap bertahan di koalisi pemerintahan. Sementara Partai Gerindra yang tak masuk koalisi justru mendukung kebijakan Presiden SBY tersebut.

"Menolak kenaikan harga BBM, sikap PKS ingin agar pemerintah serius mengurus infrastruktur energi. Jangan sakit kanker diobati dengan Panadol," kata Ketua Humas DPP PKS, Mardani Alisera, kepada detikcom, Jumat (31/5/2013).

PKS menolak disebut mendadak berseberangan dengan sikap partai koalisi. Padahal awalnya PKS setuju kenaikan harga BBM, kala kebijakan ini dibahas di tingkat rapat Setgab Koalisi.

"Harapan kami sikap kami dipahami sebagai bagian dari pengingat untuk kebaikan," kata Mardani.

Sementara posisi PKS sampai saat ini masih berada di koalisi. Majelis Syuro PKS baru memutuskan hal ini beberapa hari lalu.

"Soal koalisi itu wewenang Majelis Syuro," tegas Mardani.

Posisi PKS yang tidak jelas menuai protes dari kalangan partai koalisi. Ketua FPD DPR Nurhayati Alie Assegaf menuturkan sikap PKS hanya sebagai pengalihan isu untuk mendongkrak PKS dari keterpurukan.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%