Jumat, 31/05/2013 10:04 WIB

KPK Periksa Rusli Zainal Sebagai Tersangka, 'Jumat Keramat'?

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK memeriksa Rusli Zainal. Pemeriksaan Gubernur Riau ini sebagai tersangka dalam dua kasus yang membelitnya.

Rusli tiba di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/5/2013). Berbatik cokelat, Rusli hanya berbicara singkat. "Nanti saja ya," terang Rusli.

Tak ada lagi jawaban yang keluar dari mulutnya. Rusli hanya tersenyum, termasuk ditanya soal kesiapan dia ditahan. Bukan apa-apa, pemeriksaan hari ini banyak dikaitkan dengan kebiasaan 'Jumat keramat'.

KPK kerap kali menahan tersangka di hari Jumat, hingga muncul istilah 'Jumat keramat'. Apalagi Rusli diperiksa sebagai tersangka.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka untuk dua kasus sekaligus. Dalam kasus dugaan korupsi PON Riau, Rusli diduga memberikan uang sekaligus menerima uang terkait perubahan Perda PON Riau. Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi kehutanan, Rusli diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja IUPHHK-HT 2001-2006 di Pelalawan, Riau.

Petinggi Partai Golkar ini diduga mengesahkan rencana kerja tahunan atau RKT UPHHKHT untuk 10 perusahaan di Pelalawan pada 2004. Kasus ini telah menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS, yang divonis bersalah beberapa waktu lalu.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%