detikcom
Jumat, 31/05/2013 10:04 WIB

KPK Periksa Rusli Zainal Sebagai Tersangka, 'Jumat Keramat'?

Rina Atriana - detikNews
Jakarta - KPK memeriksa Rusli Zainal. Pemeriksaan Gubernur Riau ini sebagai tersangka dalam dua kasus yang membelitnya.

Rusli tiba di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/5/2013). Berbatik cokelat, Rusli hanya berbicara singkat. "Nanti saja ya," terang Rusli.

Tak ada lagi jawaban yang keluar dari mulutnya. Rusli hanya tersenyum, termasuk ditanya soal kesiapan dia ditahan. Bukan apa-apa, pemeriksaan hari ini banyak dikaitkan dengan kebiasaan 'Jumat keramat'.

KPK kerap kali menahan tersangka di hari Jumat, hingga muncul istilah 'Jumat keramat'. Apalagi Rusli diperiksa sebagai tersangka.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka untuk dua kasus sekaligus. Dalam kasus dugaan korupsi PON Riau, Rusli diduga memberikan uang sekaligus menerima uang terkait perubahan Perda PON Riau. Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi kehutanan, Rusli diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja IUPHHK-HT 2001-2006 di Pelalawan, Riau.

Petinggi Partai Golkar ini diduga mengesahkan rencana kerja tahunan atau RKT UPHHKHT untuk 10 perusahaan di Pelalawan pada 2004. Kasus ini telah menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS, yang divonis bersalah beberapa waktu lalu.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rna/ndr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%