Detik.com News
Detik.com
Jumat, 31/05/2013 10:04 WIB

KPK Periksa Rusli Zainal Sebagai Tersangka, 'Jumat Keramat'?

Rina Atriana - detikNews
KPK Periksa Rusli Zainal Sebagai Tersangka, Jumat Keramat?
Jakarta - KPK memeriksa Rusli Zainal. Pemeriksaan Gubernur Riau ini sebagai tersangka dalam dua kasus yang membelitnya.

Rusli tiba di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/5/2013). Berbatik cokelat, Rusli hanya berbicara singkat. "Nanti saja ya," terang Rusli.

Tak ada lagi jawaban yang keluar dari mulutnya. Rusli hanya tersenyum, termasuk ditanya soal kesiapan dia ditahan. Bukan apa-apa, pemeriksaan hari ini banyak dikaitkan dengan kebiasaan 'Jumat keramat'.

KPK kerap kali menahan tersangka di hari Jumat, hingga muncul istilah 'Jumat keramat'. Apalagi Rusli diperiksa sebagai tersangka.

KPK menetapkan Rusli sebagai tersangka untuk dua kasus sekaligus. Dalam kasus dugaan korupsi PON Riau, Rusli diduga memberikan uang sekaligus menerima uang terkait perubahan Perda PON Riau. Sedangkan dalam kasus dugaan korupsi kehutanan, Rusli diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pengesahan bagan kerja IUPHHK-HT 2001-2006 di Pelalawan, Riau.

Petinggi Partai Golkar ini diduga mengesahkan rencana kerja tahunan atau RKT UPHHKHT untuk 10 perusahaan di Pelalawan pada 2004. Kasus ini telah menjerat mantan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jafar, dan mantan Bupati Siak, Arwin AS, yang divonis bersalah beberapa waktu lalu.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(rna/ndr)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%