detikcom
Kamis, 30/05/2013 22:05 WIB

Sidang Korupsi Alquran

Hakim: Fahd El Fouz Bantu Zulkarnaen Urus Proyek Alquran

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Nama Fahd El Fouz masuk dalam fakta hukum putusan terdakwa korupsi Alquran, Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetia. Fahd disebut ikut membantu Zulkarnaen mengintervensi pejabat Kemenag untuk memenangkan perusahaan pelaksana proyek pengadaan Alquran dan laboratorium.

Hakim anggota Antonius Widijantono menyebut Fahd bersama Zulkarnaen dan putranya Dendy Prasetia mengintervensi pejabat Kemenag untuk memenangkan Batu Karya Mas dalam lelang pengadaan laboratorium. Intervensi juga dilakukan untuk memenangkan PT Adhi Aksara Abadi Indonesia untuk proyek Alquran 2011.

"Terdakwa I Zulkarnaen Djabar, terdakwa II Dendy Prasetia dan Fahd El Fouz melakukan intervensi pejabat Kemenag untuk memenangkan PT Sinergi Pustaka Indonesia untuk proyek Alquran 2012," tutur Octavianus membacakan fakta hukum perkara korupsi proyek Alquran di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Atas usaha pemulusan perusahaan pelaksana proyek, rekanan Abdul Kadir Alaydrus memberikan imbalan uang Rp 14,390 miliar . Dari komitmen fee itu, Zulkarnaen dan Dendy menerima total Rp 11,49 miliar.

Keterlibatan Fahd dalam perkara ini diawali dengan pertemuan bersama Zulkarnaen dan Dendy di Gedung DPR pada September 2011. "Menyatakan terdakwa I dan II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersam-sama yang merupakan gabungan perbuatan," kata hakim ketua Afian Tara membacakan amar putusan.

Zulkarnaen kata menginformasikan adanya beberapa pekerjaan terkait pengadaan barang dan jasa di Kemenag selanjutnya memerintahkan Dendy dan Fahd mengecek di Kemenag.

"Terdakwa I Zulkarnaen Djabar meminta Fahd El Fouz menjadi broker," ujar hakim anggota Anas Mustakim.

Zulkarnaen Djabar dihukum 15 tahun penjara denda Rp 300 juta subsider 1 bulan. Putranya, Dendy Prasetia dihukum penjara 8 tahun denda Rp 300 juta subsider 1 bulan.

Zulkarnaen dan Dendy terbukti melakukan pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tipikor. Zulkarnaen terbukti menggunakan jabatannya sebagai anggota DPR untuk mengintervensi pejabat Kemenag guna memenangkan perusahaan tertentu sebagai pelaksana proyek Alquran dan laboratorium.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(gah/gah)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
68%
Kontra
32%