Kamis, 30/05/2013 20:16 WIB

Penjelasan M Nuh Soal Laporan Dugaan Korupsi di Lingkungan Wamendikbud

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengungkap materi laporannya ke KPK. Dia mengatakan materi yang dilaporkan berisi laporan Irjen Kemendikbud dan Wamendikbud, terdapat perbedaan antara dua laporan itu.

"Laporan dari Irjen sama klarifikasinya Bu Windu (Wamendikbud Wiendu Nuryanti-red)," kata Nuh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Nuh menyerahkan urusan penilaian ada tidaknya penyimpangan kepada KPK. Dirinya sebatas melaporkan saja, agar tidak terjadi fitnah.

"Saya serahkan, yo wis sampeyan biji (Ya sudah, anda/KPK yang nilai). Penjelasan Bu Wiendu sudah ada. Cocok opo gak sak karep sampeyan (cocok atau tidaknya terserah KPK)," ujar Nuh.

Dirinya juga menyatakan telah melapor ke BPKP. Namun Nuh menyatakan belum ada hasil dari kedua laporan itu.

"Bisa jadi nggak ada apa-apa. Namanya kan dugaan. Dugaan itu kalau dibiarkan bisa jadi fitnah yang tidak sehat dalam organisasi," tuturnya.

Seperti sebelumnya, Nuh menyatakan laporannya bukan terkait UN. Irjen Kemendikbud Haryono Umar menyatakan laporan tersebut terkait dugaan penyimpangan APBN P 2012 di Ditjen Kebudayaan.


Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(dnu/trq)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%