Detik.com News
Detik.com
Kamis, 30/05/2013 20:16 WIB

Penjelasan M Nuh Soal Laporan Dugaan Korupsi di Lingkungan Wamendikbud

Danu Damarjati - detikNews
Penjelasan M Nuh Soal Laporan Dugaan Korupsi di Lingkungan Wamendikbud
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengungkap materi laporannya ke KPK. Dia mengatakan materi yang dilaporkan berisi laporan Irjen Kemendikbud dan Wamendikbud, terdapat perbedaan antara dua laporan itu.

"Laporan dari Irjen sama klarifikasinya Bu Windu (Wamendikbud Wiendu Nuryanti-red)," kata Nuh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Nuh menyerahkan urusan penilaian ada tidaknya penyimpangan kepada KPK. Dirinya sebatas melaporkan saja, agar tidak terjadi fitnah.

"Saya serahkan, yo wis sampeyan biji (Ya sudah, anda/KPK yang nilai). Penjelasan Bu Wiendu sudah ada. Cocok opo gak sak karep sampeyan (cocok atau tidaknya terserah KPK)," ujar Nuh.

Dirinya juga menyatakan telah melapor ke BPKP. Namun Nuh menyatakan belum ada hasil dari kedua laporan itu.

"Bisa jadi nggak ada apa-apa. Namanya kan dugaan. Dugaan itu kalau dibiarkan bisa jadi fitnah yang tidak sehat dalam organisasi," tuturnya.

Seperti sebelumnya, Nuh menyatakan laporannya bukan terkait UN. Irjen Kemendikbud Haryono Umar menyatakan laporan tersebut terkait dugaan penyimpangan APBN P 2012 di Ditjen Kebudayaan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/trq)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%
MustRead close