detikcom
Kamis, 30/05/2013 20:16 WIB

Penjelasan M Nuh Soal Laporan Dugaan Korupsi di Lingkungan Wamendikbud

Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh mengungkap materi laporannya ke KPK. Dia mengatakan materi yang dilaporkan berisi laporan Irjen Kemendikbud dan Wamendikbud, terdapat perbedaan antara dua laporan itu.

"Laporan dari Irjen sama klarifikasinya Bu Windu (Wamendikbud Wiendu Nuryanti-red)," kata Nuh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Nuh menyerahkan urusan penilaian ada tidaknya penyimpangan kepada KPK. Dirinya sebatas melaporkan saja, agar tidak terjadi fitnah.

"Saya serahkan, yo wis sampeyan biji (Ya sudah, anda/KPK yang nilai). Penjelasan Bu Wiendu sudah ada. Cocok opo gak sak karep sampeyan (cocok atau tidaknya terserah KPK)," ujar Nuh.

Dirinya juga menyatakan telah melapor ke BPKP. Namun Nuh menyatakan belum ada hasil dari kedua laporan itu.

"Bisa jadi nggak ada apa-apa. Namanya kan dugaan. Dugaan itu kalau dibiarkan bisa jadi fitnah yang tidak sehat dalam organisasi," tuturnya.

Seperti sebelumnya, Nuh menyatakan laporannya bukan terkait UN. Irjen Kemendikbud Haryono Umar menyatakan laporan tersebut terkait dugaan penyimpangan APBN P 2012 di Ditjen Kebudayaan.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(dnu/trq)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Harga BBM Harus Naik

Terbatasanya kuota BBM bersubsidi berimbas pada langkanya BBM di sejumlah SPBU plus antrean panjang kendaraan. Presiden terpilih Jokowi mengusulkan pada Presiden SBY agar harga BBM dinaikkan. Jokowi mengatakan subsidi BBM itu harus dialihkan pada usaha produktif, ditampung di desa, UMKM, nelayan. Menurutnya anggaran subsidi jangan sampai untuk hal-hal konsumtif seperti mobil-mobil pribadi. Bila Anda setuju dengan Jokowi bahwa harga BBM harus naik, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%