Detik.com News
Detik.com

Kamis, 30/05/2013 19:43 WIB

Bank Ikut Terlibat dalam Proyek E-Ticketing KRL

Nur Khafifah - detikNews
Jakarta - Selama ini PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) menyelenggarakan layanan e-ticketing sendiri bagi penumpangnya. Namun ke depan KCJ akan bekerja sama dengan bank untuk penyelenggaraan tiket tersebut.

"Sudah ada 5 bank yang bersedia bekerja sama dengan kita," ucap Direktur Utama PT KCJ, Ignatius Tri Handoyo di kantornya, Jl Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (30/5/2013).

Tri menjelaskan, kelima bank tersebut adalah Bank BNI, BRI, Mandiri, BCA dan Bank DKI. Namun kerja sama tersebut belum dapat dilanjutkan karena sistem e-ticketing belum sempurna.

"Kita akan jalankan kerja sama kalau e-ticketing ini sudah siap," ujar Tri.

Menurut Tri, jika kerja sama tersebut nantinya sudah terjalin, sistem integrasi dapat dilakukan. Selain dapat digunakan untuk membeli tiket kereta api, juga dapat digunakan untuk membeli tiket Trans Jakarta.

Namun pihaknya belum tahu kapan rencana tersebut direalisasikan. Sebab hingga saat ini penerapan tiket multiple trip juga belum dapat terlaksana.

"Nanti kalau e-ticketing sudah dilaksanakan penuh, sistemnya sudah aman, bank baru bisa masuk," tandasnya.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(kff/gah)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%