detikcom
Kamis, 30/05/2013 16:11 WIB

Ruhut: Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Partai Banci!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - PKS memutuskan berseberangan dengan Setgab Koalisi soal kenaikan harga BBM. Sontak politikus PD Ruhut Sitompul murka. Ruhut menyebut PKS partai banci.

"Di mata saya, PKS itu partai banci. Di kala susah dia menusuk kami dari belakang, menggunting dalam lipatan," protes Ruhut saat berbincang degnan detikcom, Kamis (30/5/2013).

Sementara PKS juga menikmati 3 kursi menteri di pemerintahan. Bahkan PKS sempat mendapatkan 4 menteri di awal periode kedua pemerintahan SBY.

"Giliran menteri dia mau menikmati. Ngancam mau keluar koalisi nyatanya dia bilang menteri mau dihibahkan," katanya.

Tindakan PKS menolak kenaikan harga BBM dinilai Ruhut hanya pencitraan saja karena PKS di internal koalisi juga sudah sepakat awalnya.

"Itu pencitraan, sudah dari dulu PKS begitu. Saya nggak khawatir, rakyat cerdas, dia lolos PT (parliamentary threshold 3,5% - red) saja sudah bagus," komentar Ruhut dengan gayanya yang ceplas-ceplos.


Ratusan mahasiswa di universitas Samratulangi Manado saling serang. Belasan gedung perkuliahan hancur dan puluhan sepeda motor dibakar. Saksikan liputan lengkapnya dalam program "Reportase Malam" pukul 02.51 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
73%
Kontra
27%