Kamis, 30/05/2013 16:11 WIB

Ruhut: Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Partai Banci!

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - PKS memutuskan berseberangan dengan Setgab Koalisi soal kenaikan harga BBM. Sontak politikus PD Ruhut Sitompul murka. Ruhut menyebut PKS partai banci.

"Di mata saya, PKS itu partai banci. Di kala susah dia menusuk kami dari belakang, menggunting dalam lipatan," protes Ruhut saat berbincang degnan detikcom, Kamis (30/5/2013).

Sementara PKS juga menikmati 3 kursi menteri di pemerintahan. Bahkan PKS sempat mendapatkan 4 menteri di awal periode kedua pemerintahan SBY.

"Giliran menteri dia mau menikmati. Ngancam mau keluar koalisi nyatanya dia bilang menteri mau dihibahkan," katanya.

Tindakan PKS menolak kenaikan harga BBM dinilai Ruhut hanya pencitraan saja karena PKS di internal koalisi juga sudah sepakat awalnya.

"Itu pencitraan, sudah dari dulu PKS begitu. Saya nggak khawatir, rakyat cerdas, dia lolos PT (parliamentary threshold 3,5% - red) saja sudah bagus," komentar Ruhut dengan gayanya yang ceplas-ceplos.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
79%
Kontra
21%