Kamis, 30/05/2013 16:08 WIB

Hakim Pesta Narkoba Divonis 2 Tahun Lukai Rasa Keadilan!

Andi Saputra - detikNews
Hakim PN Bekasi Puji Wijayanto (rahman/detikcom)
Jakarta - Vonis 2 tahun penjara bagi hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Puji Widjayanto karena pesta narkoba dikecam. Sebagai hakim, hukuman yang dijatuhkan seharusnya bisa jauh lebih berat.

"Hukuman itu tidak mencerminkan bahkan melukai rasa keadilan bagi pejuang-pejuang anti terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Putusan itu tidak mendidik, tidak memberikan efek jera dan efek pendikan bagi penegak hukum yang lain," kata Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Henry Yosodiningrat kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Puji ditangkap di di Hotel dan Club Illegals di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Minggu 16 Oktober 2012 ditangkap petugas BNN bersama dua pria dan empat perempuan saat tengah pesta narkoba. PN Jakbar memberikan vonis 2 tahun penjara atas ulah Puji itu.

"Hakim Bekasi itu bukan pecandu, dia seorang penegak hukum yang seharusnya memberikan ketauladanan, contoh dan panutan, tapi justru melakukan perbuatan pidana yang sangat tercela," ujar Henry yang kini nyaleg untuk DPR RI dari PDIP ini.

Barang bukti yang disita dari Puji yaitu 9,5 butir ekstasi seberat 3 gram, SP 0,5 butir dan Dinda 6 butir atau 2 gram serta 0,4 gram sabu. Dengan banyaknya pertimbangan di atas, maka wajar jika hakim Puji dihukum lebih dari 2 tahun.

"Keadaan itu seharusnya oleh hakim PN Jakbar yang memeriksa dan mengadili perkara itu dijadikan sebagai alasan yang memberatkan," pungkas Henry.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%