Kamis, 30/05/2013 16:08 WIB

Hakim Pesta Narkoba Divonis 2 Tahun Lukai Rasa Keadilan!

Andi Saputra - detikNews
Hakim PN Bekasi Puji Wijayanto (rahman/detikcom)
Jakarta - Vonis 2 tahun penjara bagi hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Puji Widjayanto karena pesta narkoba dikecam. Sebagai hakim, hukuman yang dijatuhkan seharusnya bisa jauh lebih berat.

"Hukuman itu tidak mencerminkan bahkan melukai rasa keadilan bagi pejuang-pejuang anti terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Putusan itu tidak mendidik, tidak memberikan efek jera dan efek pendikan bagi penegak hukum yang lain," kata Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) Henry Yosodiningrat kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Puji ditangkap di di Hotel dan Club Illegals di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada Minggu 16 Oktober 2012 ditangkap petugas BNN bersama dua pria dan empat perempuan saat tengah pesta narkoba. PN Jakbar memberikan vonis 2 tahun penjara atas ulah Puji itu.

"Hakim Bekasi itu bukan pecandu, dia seorang penegak hukum yang seharusnya memberikan ketauladanan, contoh dan panutan, tapi justru melakukan perbuatan pidana yang sangat tercela," ujar Henry yang kini nyaleg untuk DPR RI dari PDIP ini.

Barang bukti yang disita dari Puji yaitu 9,5 butir ekstasi seberat 3 gram, SP 0,5 butir dan Dinda 6 butir atau 2 gram serta 0,4 gram sabu. Dengan banyaknya pertimbangan di atas, maka wajar jika hakim Puji dihukum lebih dari 2 tahun.

"Keadaan itu seharusnya oleh hakim PN Jakbar yang memeriksa dan mengadili perkara itu dijadikan sebagai alasan yang memberatkan," pungkas Henry.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(asp/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%