detikcom

Kamis, 30/05/2013 15:40 WIB

Informan Sekte Seks Bebas di Bandung Akan Jalani Tes Psikologi

Tya Eka Yulianti - detikNews
Bandung - Polisi bergerak menelusuri kabar munculnya sekte seks bebas di Bandung. Salah satunya menggali keterangan dari informan yang menghembuskan info keberadaan sekte tersebut.

Namun siapakah informan yang dimaksud, polisi masih menutup rapat jati dirinya. Namun tersirat ada kejanggalan sewaktu aparat kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut atas info dari informan tersebut. Seperti informasi tempat dilakukannya ritual seks yang ditunjuk informan tak terbukti.

"Pemberi informasi akan dilakukan tes psikologi, jangan sampai ada gangguan kejiwaan. Karena tempat yang diberikan infonya setelah kita cek tidak ada," ujar Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso usai upacara Gelar Pasukan Pengamanan Pilwalkot Bandung 2013 di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kamis (30/5/2013).‬‬

Abdul dan jajarannya masih menyelidiki motif serta peran informan itu apakah berdasar inisiatif sendiri atau bekerjasama dengan orang lain. Pendalaman menurutnya perlu cepat dilakukan agar info yang tidak benar jangan berkembang menjadi seolah nyata yang berisiko mengganggu situasi yang sudah kondusif.

"Hal seperti ini berpotensi gangguan. Sehingga harus ditangani sebaik mungkin. Kami melibatkan dan berkoodinasi dengan pengurus gereja. Apa benar ada seperti ini atau tidak. Kalau benar, berarti bagian dari penistaan agama," tutur Abdul.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(tya/rmd)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Kebijakan Ahok Larang Pemotor Masuk HI Digugat

Kebijakan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok yang melarang kawasan HI hingga Medan Merdeka Barat akan digugat. Kebijakan itu dinilai diskriminatif. Bagaimana menurut Anda? Bila Anda setuju kebijakan itu digugat pilih Pro. Bila tidak setuju kebijakan itu digugat pilih Kontra.
Pro
65%
Kontra
35%