detikcom
Kamis, 30/05/2013 11:12 WIB

RUU Komponen Cadangan (1)

PNS dan Pekerja Wajib Berlatih Militer

M Iqbal - detikNews
ilustrasi: Kopassus
Jakarta - Draf RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara telah diterima Komisi I DPR. RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara mengatur PNS dan pekerja/buruh wajib menjadi anggota komponen cadangan.

Sebagai anggota komponen cadangan, PNS dan buruh akan dilatih militer. Keduanya diposisikan sebagai komponen cadangan jika sewaktu-waktu kondisi perang.

"Dari sisi SDM itu dengan melakukan rekrutmen warga sipil yang dilatih pendidikan militer tetapi mereka menjadi pasukan cadangan pasif yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan jika dibutuhkan," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Pengangkatan anggota komponen cadangan diatur di pasal 8 RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi Anggota Komponen Cadangan.
2. Mantan prajurit TNI yang telah memenuhi persyaratan dan dipanggil, wajib menjadi Anggota Komponen Cadangan.
3. Warga negara selain Pegawai Negeri Sipil, pekerja dan/atau buruh dan mantan prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat secara suka rela mendaftarkan diri menjadi Anggota Komponen Cadangan sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan.

Poin-poin tersebut berdasarkan draf RUU Komponen Cadangan yang diperoleh detikcom dari Komisi I DPR. Pembahasan RUU Komponen Cadangan di Komisi I DPR sendiri belum dimulai.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
59%
Kontra
41%