detikcom

Kamis, 30/05/2013 10:43 WIB

RUU Komponen Cadangan Atur Pendidikan Militer untuk Sipil

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - RUU Komponen Cadangan telah masuk ke Komisi I DPR, namun belum mulai dibahas lebih lanjut. Garis besarnya, RUU ini mengatur pendidikan militer untuk masyarakat sipil.

RUU Komponen Cadangan diusulkan pemerintah karena postur pertahanan militer berkembang dan semakin mengandalkan teknologi. Sehingga secara alamiah akan dilakukan efisiensi dari sisi perekrutan personel militer.

"Artinya jumlah rekrutmen baru itu tidak berbanding lurus dengan jumlah tentara aktif yang pensiun," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Pemerintah, menurut Mahfudz, mendesain komponen cadangan jika mendadak ada ancaman perang. Komponen cadangan disiapkan untuk mengimbangi pengurangan jumlah prajurit TNI secara alamiah.

"Komponen cadangan itu macam-macam. Bisa jadi SDM, infrastruktur, dukungan teknologi dan lain-lain. Dari sisi SDM itu dengan melakukan rekrutmen warga sipil yang dilatih pendidikan militer tetapi mereka menjadi pasukan cadangan pasif yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan jika dibutuhkan," kata Mahfudz.

Tentang siapa yang direkrut dan bagaimana perekrutannya masih dibahas lebih lanjut. Namun Mahfudz menuturkan masyarakat tak akan dipaksa untuk mau dididik militer.

"Jadi sukarela. Memang ini berbeda dengan wajib militer (Wamil) karena dia menjadi semacam rekrutmen yang dilakukan secara khusus secara sukarela. Elemen yang direkrut sedang kita bahas," paparnya.

Lalu apakah sudah saatnya RUU Komponen Cadangan diterapkan? "Dari urgensinya sih belum urgen. Masih bisa diperdebatkan konsepnya dengan Wamil," jawabnya.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
74%
Kontra
26%