detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Sabtu, 19/04/2014 14:04 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Kamis, 30/05/2013 10:43 WIB

RUU Komponen Cadangan Atur Pendidikan Militer untuk Sipil

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - RUU Komponen Cadangan telah masuk ke Komisi I DPR, namun belum mulai dibahas lebih lanjut. Garis besarnya, RUU ini mengatur pendidikan militer untuk masyarakat sipil.

RUU Komponen Cadangan diusulkan pemerintah karena postur pertahanan militer berkembang dan semakin mengandalkan teknologi. Sehingga secara alamiah akan dilakukan efisiensi dari sisi perekrutan personel militer.

"Artinya jumlah rekrutmen baru itu tidak berbanding lurus dengan jumlah tentara aktif yang pensiun," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Pemerintah, menurut Mahfudz, mendesain komponen cadangan jika mendadak ada ancaman perang. Komponen cadangan disiapkan untuk mengimbangi pengurangan jumlah prajurit TNI secara alamiah.

"Komponen cadangan itu macam-macam. Bisa jadi SDM, infrastruktur, dukungan teknologi dan lain-lain. Dari sisi SDM itu dengan melakukan rekrutmen warga sipil yang dilatih pendidikan militer tetapi mereka menjadi pasukan cadangan pasif yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan jika dibutuhkan," kata Mahfudz.

Tentang siapa yang direkrut dan bagaimana perekrutannya masih dibahas lebih lanjut. Namun Mahfudz menuturkan masyarakat tak akan dipaksa untuk mau dididik militer.

"Jadi sukarela. Memang ini berbeda dengan wajib militer (Wamil) karena dia menjadi semacam rekrutmen yang dilakukan secara khusus secara sukarela. Elemen yang direkrut sedang kita bahas," paparnya.

Lalu apakah sudah saatnya RUU Komponen Cadangan diterapkan? "Dari urgensinya sih belum urgen. Masih bisa diperdebatkan konsepnya dengan Wamil," jawabnya.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(van/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
81%
Kontra
19%