Kamis, 30/05/2013 10:43 WIB

RUU Komponen Cadangan Atur Pendidikan Militer untuk Sipil

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - RUU Komponen Cadangan telah masuk ke Komisi I DPR, namun belum mulai dibahas lebih lanjut. Garis besarnya, RUU ini mengatur pendidikan militer untuk masyarakat sipil.

RUU Komponen Cadangan diusulkan pemerintah karena postur pertahanan militer berkembang dan semakin mengandalkan teknologi. Sehingga secara alamiah akan dilakukan efisiensi dari sisi perekrutan personel militer.

"Artinya jumlah rekrutmen baru itu tidak berbanding lurus dengan jumlah tentara aktif yang pensiun," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Pemerintah, menurut Mahfudz, mendesain komponen cadangan jika mendadak ada ancaman perang. Komponen cadangan disiapkan untuk mengimbangi pengurangan jumlah prajurit TNI secara alamiah.

"Komponen cadangan itu macam-macam. Bisa jadi SDM, infrastruktur, dukungan teknologi dan lain-lain. Dari sisi SDM itu dengan melakukan rekrutmen warga sipil yang dilatih pendidikan militer tetapi mereka menjadi pasukan cadangan pasif yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan jika dibutuhkan," kata Mahfudz.

Tentang siapa yang direkrut dan bagaimana perekrutannya masih dibahas lebih lanjut. Namun Mahfudz menuturkan masyarakat tak akan dipaksa untuk mau dididik militer.

"Jadi sukarela. Memang ini berbeda dengan wajib militer (Wamil) karena dia menjadi semacam rekrutmen yang dilakukan secara khusus secara sukarela. Elemen yang direkrut sedang kita bahas," paparnya.

Lalu apakah sudah saatnya RUU Komponen Cadangan diterapkan? "Dari urgensinya sih belum urgen. Masih bisa diperdebatkan konsepnya dengan Wamil," jawabnya.



Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
41%
Kontra
59%