Kamis, 30/05/2013 10:43 WIB

RUU Komponen Cadangan Atur Pendidikan Militer untuk Sipil

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - RUU Komponen Cadangan telah masuk ke Komisi I DPR, namun belum mulai dibahas lebih lanjut. Garis besarnya, RUU ini mengatur pendidikan militer untuk masyarakat sipil.

RUU Komponen Cadangan diusulkan pemerintah karena postur pertahanan militer berkembang dan semakin mengandalkan teknologi. Sehingga secara alamiah akan dilakukan efisiensi dari sisi perekrutan personel militer.

"Artinya jumlah rekrutmen baru itu tidak berbanding lurus dengan jumlah tentara aktif yang pensiun," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Pemerintah, menurut Mahfudz, mendesain komponen cadangan jika mendadak ada ancaman perang. Komponen cadangan disiapkan untuk mengimbangi pengurangan jumlah prajurit TNI secara alamiah.

"Komponen cadangan itu macam-macam. Bisa jadi SDM, infrastruktur, dukungan teknologi dan lain-lain. Dari sisi SDM itu dengan melakukan rekrutmen warga sipil yang dilatih pendidikan militer tetapi mereka menjadi pasukan cadangan pasif yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan jika dibutuhkan," kata Mahfudz.

Tentang siapa yang direkrut dan bagaimana perekrutannya masih dibahas lebih lanjut. Namun Mahfudz menuturkan masyarakat tak akan dipaksa untuk mau dididik militer.

"Jadi sukarela. Memang ini berbeda dengan wajib militer (Wamil) karena dia menjadi semacam rekrutmen yang dilakukan secara khusus secara sukarela. Elemen yang direkrut sedang kita bahas," paparnya.

Lalu apakah sudah saatnya RUU Komponen Cadangan diterapkan? "Dari urgensinya sih belum urgen. Masih bisa diperdebatkan konsepnya dengan Wamil," jawabnya.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%
MustRead close