Detik.com News
Detik.com

Kamis, 30/05/2013 10:43 WIB

RUU Komponen Cadangan Atur Pendidikan Militer untuk Sipil

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
RUU Komponen Cadangan Atur Pendidikan Militer untuk Sipil
Jakarta - RUU Komponen Cadangan telah masuk ke Komisi I DPR, namun belum mulai dibahas lebih lanjut. Garis besarnya, RUU ini mengatur pendidikan militer untuk masyarakat sipil.

RUU Komponen Cadangan diusulkan pemerintah karena postur pertahanan militer berkembang dan semakin mengandalkan teknologi. Sehingga secara alamiah akan dilakukan efisiensi dari sisi perekrutan personel militer.

"Artinya jumlah rekrutmen baru itu tidak berbanding lurus dengan jumlah tentara aktif yang pensiun," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Kamis (30/5/2013).

Pemerintah, menurut Mahfudz, mendesain komponen cadangan jika mendadak ada ancaman perang. Komponen cadangan disiapkan untuk mengimbangi pengurangan jumlah prajurit TNI secara alamiah.

"Komponen cadangan itu macam-macam. Bisa jadi SDM, infrastruktur, dukungan teknologi dan lain-lain. Dari sisi SDM itu dengan melakukan rekrutmen warga sipil yang dilatih pendidikan militer tetapi mereka menjadi pasukan cadangan pasif yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan jika dibutuhkan," kata Mahfudz.

Tentang siapa yang direkrut dan bagaimana perekrutannya masih dibahas lebih lanjut. Namun Mahfudz menuturkan masyarakat tak akan dipaksa untuk mau dididik militer.

"Jadi sukarela. Memang ini berbeda dengan wajib militer (Wamil) karena dia menjadi semacam rekrutmen yang dilakukan secara khusus secara sukarela. Elemen yang direkrut sedang kita bahas," paparnya.

Lalu apakah sudah saatnya RUU Komponen Cadangan diterapkan? "Dari urgensinya sih belum urgen. Masih bisa diperdebatkan konsepnya dengan Wamil," jawabnya.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(van/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Dukung Ahok Lawan Begal APBD DKI!

Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI perihal 'dana siluman' dalam APBD 2015 menjadi perhatian publik. Berbagai gerakan warga dilancarkan untuk mendukung Ahok melawan begal APBD. Di sudut-sudut jalan terdapat berbagai spanduk mendukung Ahok. Salah satunya spanduk "#Kami Adalah Ahok, Lawan Begal APBD". Bila Anda setuju gerakan warga mendukung Ahok, pilih Pro!
Pro
99%
Kontra
1%