Rabu, 29/05/2013 18:10 WIB

Kepala Perpusda Bandung Lapor Polisi Terkait Surat Perintah Seks Bebas

Baban Gandapurnama - detikNews
Foto: baban gandapurnama/detikcom
Bandung - Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusa) Kota Bandung Muhammad Anwar melaporkan secara resmi perihal tudingan soal sekte seks bebas di lingkungan PNS di instansinya. Anwar menegaskan kalau surat itu palsu.

Anwar datang bersama dua pegawainya berpakaian cokelat muda khas PNS masing-masing pria dan wanita ke Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (29/5/2013), sekitar pukul 15.35 WIB. Ia membuat laporan ke ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Mapolrestabes Bandung.

Selanjutnya, Anwar ditemani seorang petugas SPK melangkah menuju ruangan Satrekrim Polrestabes Bandung. "Mau laporan," singkat Anwar.

Anwar tidak menjelaskan aduan yang disampaikannya itu apakah pemalsuan surat atau pencemaran nama baik. Hingga pukul 16.00 WIB, Anwar masih menyampaikan keterangannya kepada penyidik.

Sebelumnya, Anwar menyebut surat itu fitnah. Dia mengaku tidak tahu siapa yang memalsukan kop surat (Pemkot Bandung), stempel, dan tanda tangan, dan mengedarkan dokumen tak bertanggung jawab tersebut.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bbn/try)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
90%
Kontra
10%