Detik.com News
Detik.com
Rabu, 29/05/2013 18:10 WIB

Kepala Perpusda Bandung Lapor Polisi Terkait Surat Perintah Seks Bebas

Baban Gandapurnama - detikNews
Kepala Perpusda Bandung Lapor Polisi Terkait Surat Perintah Seks Bebas Foto: baban gandapurnama/detikcom
Bandung - Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusa) Kota Bandung Muhammad Anwar melaporkan secara resmi perihal tudingan soal sekte seks bebas di lingkungan PNS di instansinya. Anwar menegaskan kalau surat itu palsu.

Anwar datang bersama dua pegawainya berpakaian cokelat muda khas PNS masing-masing pria dan wanita ke Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Rabu (29/5/2013), sekitar pukul 15.35 WIB. Ia membuat laporan ke ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Mapolrestabes Bandung.

Selanjutnya, Anwar ditemani seorang petugas SPK melangkah menuju ruangan Satrekrim Polrestabes Bandung. "Mau laporan," singkat Anwar.

Anwar tidak menjelaskan aduan yang disampaikannya itu apakah pemalsuan surat atau pencemaran nama baik. Hingga pukul 16.00 WIB, Anwar masih menyampaikan keterangannya kepada penyidik.

Sebelumnya, Anwar menyebut surat itu fitnah. Dia mengaku tidak tahu siapa yang memalsukan kop surat (Pemkot Bandung), stempel, dan tanda tangan, dan mengedarkan dokumen tak bertanggung jawab tersebut.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(bbn/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
Berita Terbaru Indeks Berita ยป
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%