Rabu, 29/05/2013 13:37 WIB

Soal Edaran Ritual Seks Bebas PNS Bandung, Polisi: Surat Itu Palsu

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Polrestabes Bandung menyelidiki kabar sekte seks bebas di kalangan PNS Pemkot Bandung. Hasil sementara, surat perintah yang meminta pegawainya di salah satu instansi agar mengikuti ritual seks bebas yang mengatasnamakan salah satu kepala kantor itu palsu.

"Surat itu palsu," jelas Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso saat ditemui di Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Rabu (29/5/2013).

Pihaknya, sambung Abdul, sudah mengkonfirmasi kepada kepala kantor yang namanya tercantum dalam surat perintah tersebut. Orang bersangkutan, menurut Abdul, menangkis tuduhan sebagai pembuat surat.

"Sudah kami kroscek. Dia menyatakan tanda tangan dalam surat tersebut palsu. Itu bukan tanda tangannya," kata Abdul.

Abdul menduga kuat kop surat dan stempel berlogo Pemkot Bandung pada surat palsu itu merupakan duplikasi.

Dalam surat tertanggal 31 Januari 2013, Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Dr H Muhammad Anwar memerintahkan sejumlah PNS mengikuti ritual seks bebas di tempat tertentu. Di lampiran, ada 10 nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks bebas di kamar tertentu.

Di dokumen lain, ada perempuan PNS yang mendapat piagam penghargaan terkait ritual itu. Tak disebutkan, apa 'prestasi' perempuan itu sehingga layak mendapatkan piagam. Anwar membantah mengeluarkan surat itu. "Itu fitnah!" katanya saat dihubungi detikcom.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bbn/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%