Detik.com News
Detik.com
Rabu, 29/05/2013 13:37 WIB

Soal Edaran Ritual Seks Bebas PNS Bandung, Polisi: Surat Itu Palsu

Baban Gandapurnama - detikNews
Soal Edaran Ritual Seks Bebas PNS Bandung, Polisi: Surat Itu Palsu
Bandung - Polrestabes Bandung menyelidiki kabar sekte seks bebas di kalangan PNS Pemkot Bandung. Hasil sementara, surat perintah yang meminta pegawainya di salah satu instansi agar mengikuti ritual seks bebas yang mengatasnamakan salah satu kepala kantor itu palsu.

"Surat itu palsu," jelas Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso saat ditemui di Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Rabu (29/5/2013).

Pihaknya, sambung Abdul, sudah mengkonfirmasi kepada kepala kantor yang namanya tercantum dalam surat perintah tersebut. Orang bersangkutan, menurut Abdul, menangkis tuduhan sebagai pembuat surat.

"Sudah kami kroscek. Dia menyatakan tanda tangan dalam surat tersebut palsu. Itu bukan tanda tangannya," kata Abdul.

Abdul menduga kuat kop surat dan stempel berlogo Pemkot Bandung pada surat palsu itu merupakan duplikasi.

Dalam surat tertanggal 31 Januari 2013, Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Dr H Muhammad Anwar memerintahkan sejumlah PNS mengikuti ritual seks bebas di tempat tertentu. Di lampiran, ada 10 nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks bebas di kamar tertentu.

Di dokumen lain, ada perempuan PNS yang mendapat piagam penghargaan terkait ritual itu. Tak disebutkan, apa 'prestasi' perempuan itu sehingga layak mendapatkan piagam. Anwar membantah mengeluarkan surat itu. "Itu fitnah!" katanya saat dihubungi detikcom.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(bbn/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%