detikcom

Rabu, 29/05/2013 13:37 WIB

Soal Edaran Ritual Seks Bebas PNS Bandung, Polisi: Surat Itu Palsu

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Polrestabes Bandung menyelidiki kabar sekte seks bebas di kalangan PNS Pemkot Bandung. Hasil sementara, surat perintah yang meminta pegawainya di salah satu instansi agar mengikuti ritual seks bebas yang mengatasnamakan salah satu kepala kantor itu palsu.

"Surat itu palsu," jelas Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Abdul Rakhman Baso saat ditemui di Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Rabu (29/5/2013).

Pihaknya, sambung Abdul, sudah mengkonfirmasi kepada kepala kantor yang namanya tercantum dalam surat perintah tersebut. Orang bersangkutan, menurut Abdul, menangkis tuduhan sebagai pembuat surat.

"Sudah kami kroscek. Dia menyatakan tanda tangan dalam surat tersebut palsu. Itu bukan tanda tangannya," kata Abdul.

Abdul menduga kuat kop surat dan stempel berlogo Pemkot Bandung pada surat palsu itu merupakan duplikasi.

Dalam surat tertanggal 31 Januari 2013, Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Dr H Muhammad Anwar memerintahkan sejumlah PNS mengikuti ritual seks bebas di tempat tertentu. Di lampiran, ada 10 nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks bebas di kamar tertentu.

Di dokumen lain, ada perempuan PNS yang mendapat piagam penghargaan terkait ritual itu. Tak disebutkan, apa 'prestasi' perempuan itu sehingga layak mendapatkan piagam. Anwar membantah mengeluarkan surat itu. "Itu fitnah!" katanya saat dihubungi detikcom.



Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(bbn/try)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%