detikcom
Rabu, 29/05/2013 11:04 WIB

Teken Edaran Seks Bebas, Kepala Perpustakaan Bandung: Itu Palsu, Fitnah!

Avitia Nurmatari - detikNews
Bandung - Beredar, surat perintah soal seks bebas untuk pegawai Perpustakaan dan Arsip Daerah Bandung. Ada sejumlah nama di surat itu. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Bandung, Muhammad Anwar, membantah mengeluarkan surat itu.

"Itu fitnah!" kata Anwar saat dihubungi detikcom, Rabu (29/5/2013).

Anwar yang saat dihubungi detikcom tengah berada di Karang Setra Bandung itu mengaku sudah mengetahui dokumen tersebut. Ia tidak tahu siapa yang memalsukan kop surat (Pemkot Bandung), stempel, dan tanda tangan, dan mengedarkan dokumen tak bertanggung jawab tersebut.

"Saya tidak pernah tanda tangan. Kalau pun ada tanda tangan, itu palsu. Mungkin di-scan," jelasnya.

"Masalah ini sudah ditangani Polrestabes," imbuhnya.

Dalam surat edaran tertanggal 31 Januari 2013 disebutkan Anwar memerintahkan sejumlah PNS mengikuti ritual seks bebas di tempat tertentu. Di lampiran, ada 10 nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks bebas. Surat itu berkop Pemkot Bandung disertai materai Rp 6 ribu dan stempel serta tanda tangan.

Di dokumen lain, ada salah satu nama PNS berjenis kelamin perempuan yang mendapat piagam penghargaan terkait ritual itu. Tak disebutkan, apa 'prestasi' perempuan itu sehingga layak mendapatkan piagam.


Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(try/van)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Biarkan Ahok Pilih Pendampingnya Pimpin DKI

Siapa bakal pendamping Plt Gubernur DKI Ahok? Masih menjadi pro kontra antara parpol di DPRD DKI dan Kemendagri. Kemendagri memastikan Plt Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok menjadi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Setelah diberhentikan sebagai Wagub dan Plt Gubernur dan diangkat menjadi Gubernur, Ahok bisa memilih dua orang untuk menjadi wakilnya. Bila Anda setuju dengan Kemendagri, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%