Detik.com News
Detik.com

Rabu, 29/05/2013 11:04 WIB

Teken Edaran Seks Bebas, Kepala Perpustakaan Bandung: Itu Palsu, Fitnah!

Avitia Nurmatari - detikNews
Teken Edaran Seks Bebas, Kepala Perpustakaan Bandung: Itu Palsu, Fitnah!
Bandung - Beredar, surat perintah soal seks bebas untuk pegawai Perpustakaan dan Arsip Daerah Bandung. Ada sejumlah nama di surat itu. Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Bandung, Muhammad Anwar, membantah mengeluarkan surat itu.

"Itu fitnah!" kata Anwar saat dihubungi detikcom, Rabu (29/5/2013).

Anwar yang saat dihubungi detikcom tengah berada di Karang Setra Bandung itu mengaku sudah mengetahui dokumen tersebut. Ia tidak tahu siapa yang memalsukan kop surat (Pemkot Bandung), stempel, dan tanda tangan, dan mengedarkan dokumen tak bertanggung jawab tersebut.

"Saya tidak pernah tanda tangan. Kalau pun ada tanda tangan, itu palsu. Mungkin di-scan," jelasnya.

"Masalah ini sudah ditangani Polrestabes," imbuhnya.

Dalam surat edaran tertanggal 31 Januari 2013 disebutkan Anwar memerintahkan sejumlah PNS mengikuti ritual seks bebas di tempat tertentu. Di lampiran, ada 10 nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks bebas. Surat itu berkop Pemkot Bandung disertai materai Rp 6 ribu dan stempel serta tanda tangan.

Di dokumen lain, ada salah satu nama PNS berjenis kelamin perempuan yang mendapat piagam penghargaan terkait ritual itu. Tak disebutkan, apa 'prestasi' perempuan itu sehingga layak mendapatkan piagam.


Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(try/van)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 17/04/2015 20:40 WIB
    Wawancara
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat
    Luhut Panjaitan: Persiapan KAA Super Singkat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai penanggung jawab peringatan 60 tahun KAA. Hanya tersedia waktu kurang lebih 6 minggu bagi panitia untuk mengadakan persiapan.
ProKontra Index »

Jokowi Presiden Pilihan Rakyat, Bukan Presiden Partai!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkap hukum demokrasilah yang mengatur presiden dan wapres ikut garis politik partai. Namun pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio membantah pernyataan Mega, karena presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden partai. Bila Anda setuju dengan pendapat Hendri Satrio, pilih Pro!
Pro
94%
Kontra
6%