Rabu, 29/05/2013 10:42 WIB

Beredar Surat Perintah Ritual Seks Bebas di Kalangan PNS Bandung

Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Mengejutkan! Beredar surat perintah dari sebuah instansi pemerintahan di Bandung. Disebutkan, sejumlah PNS ikut dalam 'sekte' tersebut.

Surat perintah berkop Pemkot Bandung itu diteken salah satu pejabat di Pemkot Bandung tertanggal 31 Januari 2013. Lengkap dengan materai Rp 6 ribu, stempel, dan tanda tangan.

Dalam surat disebutkan bahwa salah satu pejabat memerintahkan sejumlah PNS yang tergabung dalam kelompok gereja diharapkan mengikuti ritual seks bebas di tempat tertentu. Di lampiran, ada 10 nama berikut Nomor Induk Pegawai (NIP), jabatan, dan pasangan seks bebas di kamar tertentu.

Di dokumen lain, ada salah satu nama PNS berjenis kelamin perempuan yang mendapat piagam penghargaan terkait ritual itu. Tak disebutkan, apa 'prestasi' perempuan itu sehingga layak mendapatkan piagam.

Informasi yang didapatkan detikcom, kemunculan ritual bebas ini sudah dibahas sejumlah kalangan, mulai dari instansi pemerintahan, MUI, polisi dan lain-lain. Namun belum diketahui hasil pertemuan itu.

"Ya, kami mendapat informasinya. Masih kami selidiki," jelas Kapolrestabes Bandung Kombes Abdul Rakhman Baso saat ditemui di Kantor Pos Indonesia, Jalan Cilaki, Kota Bandung, Rabu (29/5/2013).

Benarkah ada ritual seks bebas di kalangan PNS Bandung? Aslikah dokumen itu? Atau hanya fitnah belaka?

Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(try/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
89%
Kontra
11%