Rabu, 29/05/2013 09:38 WIB

Menakar Peluang Jokowi Sebagai Capres 2014

M Iqbal - detikNews
dok. detikcom
Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo memang berkali-kali menyatakan tak peduli dengan isu pencapresan. Tapi nama mantan walikota Solo ini, terus menerus muncul di nomor 1 Capres 2014. Hal itu diperkuat dengan sinyalemen Megawati tak akan maju jadi capres. Lalu, bagaimana peluang Jokowi?

"Jokowi sampai hari ini adalah nama capres di luar nama capres mainstream seperti Prabowo, Wiranto, Megawati, dan Jusuf Kalla. Jokowi menjadi nama capres alternatif yang bisa menembus dan relatif kuat," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda saat berbincang, Rabu (29/5/2013).

Menurutnya, jika Jokowi ingin diusung sebagai capres pada Pemilu 2014, maka momentumnya hanya ada saat ini. Jokowi dinilai punya momentum menjadi capres potensial 2014 sebagai kelanjutan dari kemenangannya di Pilgub DKI.

"Menurut saya momentum Jokowi lebih di 2014, kalau di 2019 belum tentu. Kalau pertimbangan (jangan nyapres) karena penuntasan tugas sebagai Gubernur DKI saya setuju, tapi momentum itu ada 2014," paparnya.

Hanta menuturkan, ada dua hal mengapa Pemilu 2014 menjadi momentum milik Jokowi. Pertama kalau menunggu Pilpres 2019 belum tentu elektabilitas dan popularitas Jokowi sekuat sekarang. Bisa jadi ada nama baru yang lebih fenomenal di 2019 dan nama Jokowi mengecil.

"Mengidolakan seseorang biasanya tidak panjang. Misal Amien Rais, pada survei tahun 98-99 Amin Rais kuat, tapi berikutnya saat dia menjadi capres Amin tak kuat. Nah, sama dengan Jokowi. Mungkin akan ada tokoh baru jika dia menunggu di 2019," ungkapnya.

Pertimbangan kedua, jika Jokowi maju di Pilpres 2019, belum tentu kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI berhasil karena memimpin Jakarta tidak mudah. "Kalau sekarang (dinilai kinerjanya) akan dianggap wajar karena belum 5 tahun, kalau setelah 5 tahun belum tentu berhasil di 2019," ucap Hanta.

Sementara saat ditanya soal kontrak politik Jokowi dengan warga DKI, menurut Hanta memang itu pilihan sulitnya. Tapi munculnya nama Jokowi terus menerus di nomor 1 survei cukup sebagai bukti, karena dengan jadi capres justru Jokowi jadi milik Indonesia.

"Memang saya kira kontrak politik itu problem dan tantangan, tapi jika bicara kehendak rakyat kalau ingin Jokowi jadi presiden mau gimana lagi? Bahkan ia bisa memimpin Indonesia tidak hanya DKI. Kalau normatif saya juga anjurkan tuntaskan kontrak politiknya, tapi ya tinggal bagaimana itu diurus," ucap Hanta.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(bal/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
33%
Kontra
67%
MustRead close