Rabu, 29/05/2013 09:38 WIB

Menakar Peluang Jokowi Sebagai Capres 2014

M Iqbal - detikNews
dok. detikcom
Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo memang berkali-kali menyatakan tak peduli dengan isu pencapresan. Tapi nama mantan walikota Solo ini, terus menerus muncul di nomor 1 Capres 2014. Hal itu diperkuat dengan sinyalemen Megawati tak akan maju jadi capres. Lalu, bagaimana peluang Jokowi?

"Jokowi sampai hari ini adalah nama capres di luar nama capres mainstream seperti Prabowo, Wiranto, Megawati, dan Jusuf Kalla. Jokowi menjadi nama capres alternatif yang bisa menembus dan relatif kuat," kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda saat berbincang, Rabu (29/5/2013).

Menurutnya, jika Jokowi ingin diusung sebagai capres pada Pemilu 2014, maka momentumnya hanya ada saat ini. Jokowi dinilai punya momentum menjadi capres potensial 2014 sebagai kelanjutan dari kemenangannya di Pilgub DKI.

"Menurut saya momentum Jokowi lebih di 2014, kalau di 2019 belum tentu. Kalau pertimbangan (jangan nyapres) karena penuntasan tugas sebagai Gubernur DKI saya setuju, tapi momentum itu ada 2014," paparnya.

Hanta menuturkan, ada dua hal mengapa Pemilu 2014 menjadi momentum milik Jokowi. Pertama kalau menunggu Pilpres 2019 belum tentu elektabilitas dan popularitas Jokowi sekuat sekarang. Bisa jadi ada nama baru yang lebih fenomenal di 2019 dan nama Jokowi mengecil.

"Mengidolakan seseorang biasanya tidak panjang. Misal Amien Rais, pada survei tahun 98-99 Amin Rais kuat, tapi berikutnya saat dia menjadi capres Amin tak kuat. Nah, sama dengan Jokowi. Mungkin akan ada tokoh baru jika dia menunggu di 2019," ungkapnya.

Pertimbangan kedua, jika Jokowi maju di Pilpres 2019, belum tentu kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI berhasil karena memimpin Jakarta tidak mudah. "Kalau sekarang (dinilai kinerjanya) akan dianggap wajar karena belum 5 tahun, kalau setelah 5 tahun belum tentu berhasil di 2019," ucap Hanta.

Sementara saat ditanya soal kontrak politik Jokowi dengan warga DKI, menurut Hanta memang itu pilihan sulitnya. Tapi munculnya nama Jokowi terus menerus di nomor 1 survei cukup sebagai bukti, karena dengan jadi capres justru Jokowi jadi milik Indonesia.

"Memang saya kira kontrak politik itu problem dan tantangan, tapi jika bicara kehendak rakyat kalau ingin Jokowi jadi presiden mau gimana lagi? Bahkan ia bisa memimpin Indonesia tidak hanya DKI. Kalau normatif saya juga anjurkan tuntaskan kontrak politiknya, tapi ya tinggal bagaimana itu diurus," ucap Hanta.


Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(bal/fjr)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
69%
Kontra
31%